DPRD NTT Minta Pemerintah Pusat Benahi Sistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Ketua DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Emelia Nomleni meminta pemerintah pusat untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Permintaan tersebut disampaikan menyusul berbagai persoalan yang muncul di sejumlah daerah dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut.

Menurut Emelia Nomleni, MBG merupakan program strategis untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah persoalan yang perlu segera diperbaiki.

Aspirasi Perbaikan Sistem MBG dari Daerah

DPRD NTT menilai koordinasi dan keterlibatan pemerintah daerah dalam program ini masih sangat minim, sehingga perlu adanya ruang evaluasi yang lebih besar.

"Program MBG ini sudah berjalan dan tentu dalam pelaksanaannya ada banyak hal yang kita temukan. Karena itu seluruh sistem perlu dibenahi dan dilengkapi dengan baik. Kalau program ini mau berjalan terus, maka harus ada perbaikan-perbaikan," kata Emi Nomleni kepada awak media di Gedung DPRD NTT, Senin (8/6/2026).

Politikus PDI Perjuangan tersebut menyoroti bahwa selama ini pengelolaan program dilakukan langsung secara terpusat tanpa memberikan ruang pengawasan yang cukup bagi daerah.

Urgensi Keterlibatan Pengawasan Pemerintah Daerah

Keterbatasan wewenang membuat pemerintah daerah tidak bisa melakukan tindakan cepat ketika terjadi kendala operasional atau pengaduan dari masyarakat di lapangan.

"Program MBG dikelola langsung pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Daerah harus diberi ruang untuk terlibat. Kalau memang pengawasan diberikan kepada daerah, maka kita bisa ikut mengevaluasi. Koordinasi antara pusat dan daerah harus menjadi kekuatan, bukan hanya soal penugasan tetapi juga bagaimana daerah dapat memberikan masukan yang didengar," jelas Emi Nomleni, Senin (8/6/2026).

Selain masalah pengawasan, karakteristik spesifik seperti ketersediaan bahan pangan lokal dan kondisi geografis setiap wilayah juga harus dipertimbangkan matang."Spesifikasi daerah itu penting. Ketersediaan sumber daya, ketersediaan bahan makanan dan kondisi daerah harus menjadi perhatian sehingga daerah juga mendapatkan manfaat dan keuntungan dari program ini," kata Emi Nomleni, Senin (8/6/2026).

Ketegasan Hukum Terhadap Penyimpangan Program

DPRD NTT menekankan bahwa setiap temuan negatif di lapangan, termasuk kualitas gizi buruk atau kasus keracunan makanan, tidak boleh disepelekan.

"Walaupun hanya satu atau dua kasus, itu tidak boleh dianggap biasa. Satu nyawa sangat berharga. Kita tidak boleh mengabaikan persoalan-persoalan seperti itu. Yang kita harapkan adalah seluruh proses berjalan dengan baik," tegas Emi Nomleni, Senin (8/6/2026).

Ia juga mendukung langkah hukum tegas bagi oknum atau pihak ketiga yang terbukti melakukan penyelewengan dana atau logistik program.

"Kalau ada yang melakukan penyimpangan tentu harus diproses. Tujuan program ini sangat jelas, yaitu untuk anak-anak kita. Mereka memiliki hak untuk mendapatkan makanan yang bergizi dan berkualitas. Tanggung jawab kita bersama adalah memastikan hak itu sampai kepada mereka dengan tepat dan baik," tukas Emi Nomleni, Senin (8/6/2026).

"Kita terus mendukung program pemerintah pusat di daerah. Namun tentu dengan evaluasi yang berkelanjutan agar pelayanan kepada masyarakat terus baik," tukas Emi Nomleni, Senin (8/6/2026).

Di sisi lain, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyambut baik langkah pergantian kepemimpinan dan penunjukan tiga figur baru di Badan Gizi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi tata kelola lembaga tersebut.