Ekonomi India Tumbuh 7,8 Persen Ditengah Tudingan Manipulasi Data

Pertumbuhan ekonomi India tercatat mencapai 7,8 persen pada kuartal II 2026 berdasarkan data pemerintah yang dirilis Senin, namun capaian tersebut memicu kontroversi sengit akibat tudingan manipulasi metode penghitungan Produk Domestik Bruto dari sejumlah mantan pejabat dan ekonom.

Angka pertumbuhan April-Juni 2026 tersebut melampaui perkiraan awal para analis dalam survei Reuters sebesar 7,1 persen. Kenaikan PDB ini disokong oleh lonjakan investasi, penguatan sektor manufaktur, serta konsumsi domestik yang solid. Kendati demikian, pemicu utama lonjakan persentase tersebut dinilai berasal dari perubahan tahun dasar dan metode penghitungan PDB yang mulai diterapkan sejak Februari 2026.

Metode baru pemerintah menurunkan nilai nominal PDB kuartal II 2025 dari 86,05 triliun rupee menjadi 80 triliun rupee atau sekitar Rp1.412,5 triliun. Penurunan basis pembanding tahun lalu inilah yang secara otomatis menggelembungkan persentase pertumbuhan PDB riil tahun berjalan menjadi 7,8 persen, dari yang seharusnya hanya sekitar 2,6 persen jika menggunakan metode lama.

Mantan Sekretaris Keuangan India, Subhash Garg, menilai revisi penurunan data PDB harga berlaku tahun lalu sengaja dilakukan untuk memperbesar angka pertumbuhan periode saat ini. Tuduhan tersebut menyasar langsung kebijakan ekonomi di bawah pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi.

"Tampaknya ada upaya sistematis dari pemerintah untuk menyembunyikan kebenaran," kata Ekonometriwan R Nagaraj.

Kritik serupa turut disampaikan oleh mantan Gubernur Reserve Bank of India (RBI), Raghuram Rajan. Ia mempertanyakan kesahihan data PDB lantaran pertumbuhan tinggi tersebut tidak tecermin pada indikator riil seperti penciptaan lapangan kerja, investasi domestik, serta arus investasi portofolio asing. Keraguan publik makin diperkuat oleh penilaian Dana Moneter Internasional (IMF) pada November lalu yang memberikan nilai 'C' untuk data akun nasional India akibat metodologi usang dan perbedaan perhitungan yang tak dapat dijelaskan.

Pemerintah India melalui Kementerian Statistik menggelar konferensi pers untuk menepis kritik tersebut. Pejabat statistik menegaskan bahwa pembaruan sumber data dan perluasan cakupan barang dan jasa dilakukan melalui konsultasi luas guna menggambarkan kondisi ekonomi secara lebih akurat.

"Peringkat 'C' dari IMF adalah peringkat yang sama dengan yang dimiliki China untuk statistiknya. (Revisi) ini merupakan perubahan yang direkomendasikan oleh IMF," kata Anggota Dewan Penasihat Ekonomi Perdana Menteri, Shamika Ravi.

Di tengah perdebatan metodologi PDB, mantan Kepala Ahli Statistik India, Pronab Sen, menekankan bahwa persoalan utama terletak pada tingkat kepercayaan publik terhadap data dasar pemerintah. Polemik statistik ini berbenturan dengan krisis pengangguran, di mana laporan Universitas Azim Premji mencatat hampir 40 persen lulusan di bawah usia 25 tahun belum bekerja, serta 87 juta pemuda berada di luar sistem kerja dan pendidikan.

Ekonom Reetika Khera turut memperingatkan dampak berbahaya dari penundaan sensus penduduk sejak 2021 yang baru dimulai April 2026. Akibat penggunaan data populasi kedaluwarsa, sekitar 100 juta warga miskin diperkirakan kehilangan hak atas subsidi pangan pemerintah.

Sementara itu dari sektor moneter, Reserve Bank of India (RBI) bertindak memperkuat nilai tukar rupee dengan menghimpun dana valuta asing sebesar US$136,38 miliar melalui fasilitas swap valas hingga 31 Agustus 2026. Menurut data RBI, skema deposito dolar non-residen (FCNR) menyumbang US$127,23 miliar, pinjaman komersial eksternal (ECB) sebesar US$3,89 miliar, dan pinjaman valas bank di luar negeri menyerap US$5,26 miliar.

DBS Group Research melaporkan bahwa arus masuk valas tersebut berhasil menahan nilai tukar USD/INR di kisaran pertengahan level 94 serta melonjakkan surplus likuiditas sistem perbankan India hingga melampaui INR 10 triliun. Di sisi lain, indikator ekonomi riil menunjukkan sinyal beragam di mana penjualan kendaraan naik 21 persen dan kredit bank tumbuh 19 persen pada Agustus, tetapi indeks Purchasing Managers' Index (PMI) justru merosot ke level terendah dalam beberapa tahun terakhir.