Empat Elemen Masyarakat Demonstrasi di Gedung DPR RI

Empat elemen masyarakat dari berbagai daerah dan organisasi mahasiswa akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (27/8/2026). Massa mengusung beragam aspirasi, mulai dari pengesahan RUU Perampasan Aset hingga evaluasi program pemerintah.

Gelombang massa terdiri dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).

Aliansi GERAM yang menaungi 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil seperti UNUSIA, Universitas Terbuka, Universitas Trilogi, Serikat Mahasiswa Indonesia, hingga Serikat Tahanan Politik terjun dengan perkiraan 1.000 peserta mulai pukul 14.00 WIB. Koordinator Aksi GERAM Ahmad Mixel menegaskan fokus pergerakan kelompoknya.

"Aksi pada 27 Agustus 2026 ini bukan sekadar penyampaian pendapat biasa di jalanan, melainkan bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan publik terhadap DPR RI," kata Mixel dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2026).

Mixel mendesak agar pimpinan parlemen tidak bersikap pasif dan bersedia bertemu dengan para demonstran.

"Kami menuntut Ketua dan Wakil Ketua DPR RI hadir langsung menemui massa aksi untuk berdialog secara nyata dan setara, bukan sekadar respons simbolis," ujarnya.

Pihaknya mengancam akan melipatgandakan jumlah massa jika dialog tersebut diabaikan.

"Jika pimpinan DPR RI tidak bersedia membuka ruang dialog, kami menilai hal tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap aspirasi rakyat dan kami siap mengonsolidasikan gerakan lanjutan yang jauh lebih besar," katanya.

GERAM mengajukan 10 poin tuntutan. Isinya mencakup pengadilan pertanggungjawaban politik dan hukum Prabowo-Gibran, evaluasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan pajak yang membebani warga miskin, serta penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan gratis berkualitas.

Selain itu, GERAM mendesak penurunan harga bahan pokok, kenaikan upah buruh, penetapan bencana Sumatera dan NTT sebagai bencana nasional, pemenuhan hak pekerja rumah tangga, demiliterisasi, penghentian kriminalisasi aktivis, hingga penyitaan aset koruptor.

Tuntutan pemberantasan korupsi disuarakan pula oleh AMPB asal Jawa Tengah. Perwakilan Tim Advokasi AMPB Vander Waruwu menegaskan kedatangan massa Pati bertujuan menyampaikan aspirasi secara damai demi mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan merespons dugaan korupsi proyek kereta api DJKA Kementerian Perhubungan yang melibatkan Bupati Pati Sudewo dengan potensi kerugian negara Rp 42 miliar.

Dukungan penuntasan korupsi diperkuat AMDB dari wilayah penyangga ibu kota. Koordinator Aksi AMDB Yusuf menyatakan kelompoknya membawa tiga tuntutan utama hasil konsolidasi internal, yakni pengesahan RUU Perampasan Aset, penerapan hukuman mati bagi koruptor, serta penurunan harga kebutuhan pokok. Sebanyak 2.000 warga Depok dijadwalkan beraksi lebih dulu di DPRD Kota Depok pada Rabu (26/8/2026) sebelum bergabung ke Senayan.

Sementara itu, RMP4 dari Bangkalan hadir membawa aspirasi berbeda. Koordinator RMP4 Ali mengonfirmasi pemberangkatan 500 warga lintas profesi—mulai dari tukang becak, buruh, hingga sopir—guna menyuarakan dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto, sambil meminta pemerintah memperbaiki tata kelola dapur MBG.

Di sisi lain, aksi massa pemuda dan mahasiswa yang menyerukan persatuan dan imbauan agar menjaga kondusivitas Ibu Kota dilaporkan telah mendatangi Gedung DPR/MPR RI sejak awal pekan pada Senin (24/8/2026).