Polisi Amankan Penyusup Jelang Demo 27 Agustus di Gedung DPR RI

Aparat Polda Metro Jaya mengamankan sejumlah orang yang diduga penyusup menjelang aksi unjuk rasa berbagai elemen masyarakat di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026). Penangkapan ini dilakukan sejak Rabu (26/8/2026) malam sebagai langkah preventif untuk mencegah gangguan ketertiban selama penyampaian aspirasi.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago mengonfirmasi bahwa kepolisian telah mengambil tindakan tegas terhadap sejumlah pihak yang mencurigakan. Langkah antisipasi tersebut diambil berkaca dari pengalaman aksi masa lalu yang sempat diwarnai tindakan anarkis.

"Bahkan Kapolda menyampaikan ke saya dari sejak tadi malam itu dilakukan bahwa ada beberapa orang yang sudah kita periksa, yang kita tahan untuk sementara untuk itu," kata Djamari Chaniago, Menko Polkam.

Djamari menambahkan bahwa jajaran TNI dan Polri bersinergi untuk mengawal jalannya aksi agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dengan baik tanpa adanya provokasi.

"Yang tadi saya katakan bahwa Polda dan Kodam dan masyarakat luas di Jakarta ingin supaya rakyat masyarakat yang punya hak untuk menyampaikan aspirasinya ke DPR bisa kita kawal, tidak diricuhi dengan yang lain-lain," kata Djamari Chaniago, Menko Polkam.

Pengamanan aksi unjuk rasa ini melibatkan dukungan penuh dari unsur militer untuk memperkuat jajaran kepolisian di lapangan.

"Pengamanan yang pasti tugas Polri ya, TNI membantu perkuatan atas permintaan," kata Muhammad Nas, Kapuspen Mabes TNI Mayjen TNI.

Sementara itu, pihak kepolisian meminta agar seluruh elemen massa yang hadir dapat menjaga ketertiban umum dan menghormati hak-hak pengguna jalan lainnya.

"Kami menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung secara damai, tertib, dan kondusif," kata Johnny Eddizon Isir, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol.

Pihak parlemen menyatakan kesiapannya untuk menerima perwakilan dari massa aksi yang membawa sejumlah tuntutan hukum dan sosial.

"Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR," kata Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Puan juga menambahkan bahwa ruang dialog selalu terbuka bagi elemen masyarakat yang ingin beraudiensi secara langsung.

"Ya pimpinan DPR bisa saja, hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu," kata Puan Maharani, Ketua DPR RI.

Di media sosial X, percakapan netizen diwarnai tagar terkait aksi serta dukungan keselamatan bagi para peserta demonstrasi.

"Stay safe yang turun demo! Semangat, semoga dilancarkan, dan dilindungi dari marabahaya. We're rooting for you guys," kata axel, pengguna X.

Sebagian warganet lain turut mengingatkan agar peserta tidak mudah terprovokasi oleh oknum yang berniat merusuh.

"Kalian WFH atau masih masuk kerja hari ini ??? Untuk yang Demo 27 Agustus stay safe ya kalian, jangan sampai terpancing provokasi oleh oknum-oknum," kata ranto, pengguna X.

Kondisi di sekitar lokasi dilaporkan sempat terpantau padat namun tetap kondusif sejak pagi hari.

"Pagi ini depan DPR masih kondusif walau udah rame bgt 🥺 Semoga aman sampai sore ya, yang turun ke jalan semangat dan hati-hati!! Panjang umur perjuangan," kata milo, pengguna X.

Simpatik dan doa juga terus mengalir bagi kelancaran aksi penyampaian pendapat tersebut.

"Mengirimkan doa untuk teman-teman yang hari ini datang ke DPR RI. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan, tetap aman, dan bisa pulang dengan selamat ke rumah tanpa satu pun yang terluka," kata moodswing, pengguna X.

Fokus utama tuntutan massa di antaranya mencakup desakan pengesahan regulasi pemberantasan korupsi.

"Semoga mendapat titik temu, RUU Perampasan Aset dan hukum mati koruptor, bismillah," kata doaibu, pengguna X.

Aksi unjuk rasa ini diikuti oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), GERAM, dan RMP4 dengan agenda penuntutan pengesahan RUU Perampasan Aset serta evaluasi program pemerintah.