Gubernur Maluku Utara Ungkap Beban APBD untuk Belanja Pegawai

Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengalokasikan anggaran belanja pegawai sebesar Rp1,4 triliun atau setara 50 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang mencapai Rp2,8 triliun pada tahun 2026. Fakta kondisi fiskal daerah tersebut diungkapkan oleh Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda saat memimpin apel gabungan aparatur sipil negara (ASN) di lapangan upacara Kantor Gubernur, Sofifi, Senin (27/7/2026).

Besarnya pengeluaran tersebut digunakan untuk membiayai gaji lebih dari 11.300 ASN di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Gubernur menyoroti besarnya porsi anggaran tersebut karena dinilai menggerus ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur daerah.

"Belanja pegawai kita sudah Rp1,4 triliun. Itu 50 persen dari total APBD kita," kata Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.

Alokasi dana sebesar Rp1,4 triliun tersebut sebenarnya setara dengan pembiayaan berbagai pembangunan infrastruktur strategis yang dibutuhkan masyarakat. Pembangunan sekitar 550 kilometer sisa ruas jalan provinsi berkonstruksi lapen dapat diselesaikan dalam kurun satu tahun menggunakan anggaran setara nilai tersebut.

"Selama 26 tahun kita baru menyelesaikan sekitar 450 kilometer jalan. Dengan Rp1,4 triliun, satu tahun saja bisa menyelesaikan sisa 550 kilometer jalan lapen," ujar Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.

Selain infrastruktur jalan utama, porsi anggaran itu juga dikalkulasikan mampu menuntaskan seluruh pembangunan jalan tani di 1.185 desa se-Maluku Utara serta menyokong pemenuhan armada bagi nelayan lokal.

"Petani setiap hari meminta jalan tani. Dengan anggaran sebesar itu, seluruh jalan tani di 1.185 desa sebenarnya bisa diselesaikan dalam satu tahun," kata Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.

Pihaknya menekankan bahwa pembayaran belanja pegawai tetap menjadi kewajiban pemerintah. Namun, besarnya alokasi anggaran belanja tersebut menuntut peningkatan kinerja birokrasi agar dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Pertanyaannya, Rp1,4 triliun dibayar untuk gaji belanja pegawai, apa yang Bapak-Ibu selesaikan untuk masyarakat?" tegas Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.

ASN diingatkan untuk memberikan pelayanan publik terbaik karena telah memiliki jaminan kepastian penghasilan saban bulan.

"Kita diberkati untuk memberkati. ASN harus menjadi solusi bagi masyarakat, bukan sekadar menikmati gaji setiap bulan," ujar Sherly Tjoanda, Gubernur Maluku Utara.