Guru Besar UGM Desak Pemerintah Hentikan Program MBG dan Prioritaskan Penanganan Bencana

Guru Besar UGM Gabriel Lele mendesak pemerintah menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengalihkan anggarannya ke penanganan bencana alam yang lebih mendesak secara kemanusiaan.

Desakan ini muncul di tengah maraknya kasus keracunan makanan berulang yang membahayakan kesehatan siswa di berbagai wilayah.

Menurut data Koalisi MBG Watch, lebih dari 43.000 anak di 36 provinsi menjadi korban keracunan makanan dalam program MBG selama 20 bulan terakhir, termasuk 1.642 korban baru dalam 72 jam terakhir.

Gabriel Lele menyatakan, "Pemerintah sekadar mengatakan oke ini ada prioritas lain yang lebih tanda petik ya alasan kemanusiaan, alasan kedaruratan, maka anggarannya dialihkan ke pos-pos itu (penanganan bencana). Kalau sudah stabil, sudah normal, baru kemudian dipikirkan kembali."

Ia menilai sikap mempertahankan program yang belum stabil dalam situasi darurat berpotensi menimbulkan masalah baru, dan menyebut keterkaitan keputusan ini dengan kepentingan politik elektoral dan tata kelola anggaran.

"Lagi-lagi gampang saja kok. Ini kok yang darurat tidak ditangani dengan baik, yang justru menciptakan masalah malah dipertahankan. Nah, cara membacanya ya tadi itu, kepentingan elektoral di satu sisi dan kepentingan rente di sisi yang lain," ujar Gabriel Lele.

Gabriel juga menegaskan bahwa pembekuan parsial unit pelaksana gizi tidak menyelesaikan masalah keracunan yang berulang, sehingga dibutuhkan evaluasi sistemik dari perencanaan hingga pelaksanaan.

"Karena terjadi berkali-kali, berulang-ulang, maka ini problem yang lebih sistematis. Dan problem sistematis itu ya harus diselesaikan juga secara sistematis... Yang kita harapkan itu adalah sistemnya, mulai dari hulu, dari perencanaan, sampai ke evaluasi," katanya.

Koalisi MBG Watch menuntut penghentian total pelaksanaan dan ekspansi program MBG, pembubaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Badan Gizi Nasional (BGN), serta penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan nasional.

Mereka juga mendesak transparansi data korban, larangan praktik guru sebagai pencicip makanan, dan penegakan hukum terhadap pihak bertanggung jawab.

"Berapa banyak lagi anak yang harus jatuh sakit sebelum pemerintah menyebutnya darurat? Ini bukan insiden lokal, ini kegagalan sistemik berskala nasional," tegas perwakilan Koalisi MBG Watch.

Koalisi menambahkan, "Keselamatan anak bukan ruang uji coba program politik. Keselamatan anak bukan harga yang boleh dibayar demi program politik."