Hamas Sepakati Rencana Pelucutan Senjata Bertahap di Jalur Gaza

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan pelucutan senjata kelompok Hamas dan seluruh faksi bersenjata di Jalur Gaza pada Kamis, 30 Juli 2026. Kesepakatan ini dikonfirmasi oleh pejabat senior Hamas, dengan syarat pelaksanaan bergantung pada penarikan seluruh pasukan Israel dari wilayah tersebut.

"Hari ini, Board of Peace mencapai kesepakatan HISTORIS untuk PELUCUTAN SENJATA SEPENUHNYA atas Hamas dan semua kelompok bersenjata lainnya di Gaza," tulis Trump dalam unggahan di Truth Social.

Trump menjelaskan bahwa proses ini akan dijalankan dalam beberapa tahapan yang terstruktur rapat. Penarikan militer Israel akan menyertai setiap fase pelucutan senjata, disusul masuknya Pasukan Stabilisasi Internasional yang bekerja sama dengan kepolisian baru Palestina.

"Seiring selesainya pelucutan senjata, pasukan Israel akan ditarik, dan Pasukan Stabilisasi Internasional akan bekerja sama dengan kepolisian baru Palestina untuk mengambil alih tanggung jawab agar Gaza aman bagi warga dan tetangganya," tulis Trump.

Langkah penyerahan senjata akan dilakukan kepada Komite Nasional Administrasi Gaza. Proses tersebut dimulai dari senjata kepolisian dan diakhiri dengan senjata pribadi milik para pejuang.

"Ancaman yang muncul dari Gaza pada 7 Oktober TIDAK akan dibiarkan terbangun kembali!" tulis Trump.

Trump menekankan bahwa pemerintahan baru Palestina akan memegang kendali penuh atas wilayah Gaza demi melayani warganya secara langsung.

"Di bawah kesepakatan ini, Gaza akhirnya akan berada di tangan pemerintahan baru Palestina yang melayani RAKYATNYA," tulis Trump.

Trump memungkasi pengumumannya dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mediasi tersebut.

"SELAMAT KEPADA SEMUA ATAS PERKEMBANGAN LUAR BIASA INI, YANG KATA SEMUA ORANG TIDAK AKAN PERNAH BISA DICAPAI!" tulis Trump.

Pihak Hamas menegaskan bahwa penyerahan senjata tidak akan dimulai sebelum militer Israel angkat kaki dari Jalur Gaza. Anggota tim negosiasi Hamas, Ghazi Hamad, menekankan bahwa skema ini merupakan bentuk konsesi bagi rakyat Palestina dan militer Israel tidak akan dilibatkan dalam proses penyerahan senjata.

"Kami tidak akan mengambil tindakan apa pun terkait pelucutan senjata sebelum penarikan Israel dari Jalur Gaza," kata Ghazi Hamad, anggota tim negosiasi Hamas.

Hamad menegaskan komitmen kelompoknya untuk menahan diri apabila pihak Israel melanggar ketentuan yang telah disepakati bersama.

"Jika Israel tidak melaksanakannya, kami juga tidak akan melaksanakannya," kata Ghazi Hamad.

Lembaga Board of Peace menyampaikan bahwa kesepakatan ini memberikan jaminan keamanan bagi warga Israel sekaligus membuka masa depan yang lebih baik bagi rakyat Gaza. Rincian syarat pelaksanaan dijadwalkan terbit dalam kurun dua pekan dengan pengawasan ketat dari komite verifikasi.

"Untuk pertama kalinya, Hamas secara resmi berkomitmen pada rencana aksi untuk menyerahkan seluruh senjatanya, yang akan diikuti oleh penarikan Israel dari Gaza. Ini membawa janji untuk memberikan manfaat signifikan bagi rakyat Gaza, yang telah terlalu lama menunggu masa depan yang lebih baik, serta keamanan bagi rakyat Israel," tulis Board of Peace di platform X.

Pemerintah Israel menyatakan keberatan terhadap poin-poin yang tertuang dalam dokumen kesepakatan tersebut. Seorang pejabat Israel menyebut tuntutan utama mengenai pembersihan total senjata dari Gaza belum terpenuhi secara memadai.

"Israel menuntut pelucutan senjata penuh dari Hamas, termasuk pemindahan senjata dari Gaza dan demiliterisasi total di Jalur Gaza sebagai syarat mutlak untuk proses apa pun," kata seorang pejabat Israel.

Pejabat tersebut menambahkan bahwa draf kesepakatan yang beredar saat ini tidak mengakomodasi prasyarat yang diajukan oleh pihak Israel.

"Rencana yang sedang dibahas tidak memberikan respons yang memuaskan terhadap tuntutan ini dan Israel telah menyampaikan keberatannya," kata pejabat Israel tersebut.

Penolakan keras juga datang dari internal kabinet Israel. Menteri Permukiman Israel Orit Strouk menilai negosiasi tersebut dilakukan tanpa melibatkan posisi resmi pemerintahannya.

"Ini adalah negosiasi yang dilakukan di atas kepala kami, sepenuhnya bertentangan dengan posisi kami, dan ditandatangani dengan upacara yang aneh sambil berharap itu akan mengikat kami juga. Sama sekali tidak," tulis Orit Strouk, Menteri Permukiman Israel.

Sementara itu, kelompok Jihad Islam Palestina (PIJ) menyebut laporan mengenai kesepakatan pelucutan senjata tersebut tidak akurat. Konflik regional juga dilaporkan meluas ke negara tetangga, ditandai serangan drone militer Iran ke pangkalan militer AS di Kuwait serta penyiapan operasi militer Arab Saudi di sekitar Selat Bab el-Mandeb.