Iran dan AS Kembali Tegang Pasca-Serangan Militer dan Sanksi

Eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat kembali memanas usai militer Washington menggempur posisi peluncur roket Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) di Pulau Larak pada Minggu (30/8/2026). Serangan balasan serta pengencangan sanksi ekonomi pun menyulut reaksi keras dari jajaran pimpinan tertinggi Teheran.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan pihak militer tidak menginginkan pertikaian, namun bakal membalas setiap agresi yang menyasar wilayah negaranya. Pernyataan tersebut disampaikan Pezeshkian sebelum bertolak ke Kyrgyzstan untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO) pada Senin (31/8/2026).

"Iran akan memberikan respons tegas terhadap agresor (jika diserang)," tegas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dalam pernyataannya, seperti dikutip kantor berita Fars.

Pezeshkian mengingatkan bahwa timbulnya pergolakan di kawasan Timur Tengah akan memberikan dampak buruk secara luas bagi kestabilan internasional.

"Ketidakstabilan dan pergolakan di kawasan ini tidak menguntungkan negara mana pun dan akan menjadi tantangan bagi semua pihak," cetus Masoud Pezeshkian.

Aksi militer AS terhadap Pulau Larak dipicu oleh deteksi kesiapan roket-roket IRGC bermuatan ranjau laut di Selat Hormuz. Merespons serangan itu, pasukan IRGC meluncurkan rudal balistik dan drone ke dua pangkalan udara AS di Yordania, yakni Pangkalan Udara King Hussein dan Azraq, pada Senin (31/8/2026) dini hari.

Selain ketegangan militer, pengetatan sanksi ekonomi oleh pemerintahan AS di bawah Operation Economic Outcast memicu tekanan terhadap nilai tukar mata uang Rial Iran. Kementerian Keuangan AS memblokir jaringan keuangan penopang Teheran, termasuk mengancam memutus akses cabang Banque Misr di UEA dari sistem keuangan global berbasis dolar AS.

Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menyerukan penguatan produksi dalam negeri guna meredam laju inflasi dan menurunkan ketergantungan pada mata uang dolar AS.

"Kunci utama untuk mengatasi semua persoalan ini terletak pada peningkatan ketergantungan terhadap produksi dalam negeri," ujar Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei.

Mojtaba mendesak pemerintah untuk memprioritaskan agenda ekonomi perlawanan serta pemanfaatan teknologi lokal untuk menjaga stabilitas barang kebutuhan masyarakat.

"Oleh karena itu, saya menegaskan bahwa melakukan tindakan apa pun yang merusak kohesi sosial adalah dilarang," tegas Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei.

Di samping itu, pemerintahan AS yang diwakili Menteri Keuangan Scott Bessent menyatakan langkah pengetatan sanksi terhadap entitas penunjang Teheran terus berjalan melalui mekanisme diplomasi tertutup.

"Kami menilai cara terbaik untuk berhubungan dengan berbagai negara adalah melalui diplomasi yang tenang, dan kami menyampaikan kepada setiap negara mengenai ekspektasi kami," ujar Menteri Keuangan AS Scott Bessent.

Kendati nota kesepahaman (MoU) penghentian perang sempat ditandatangani kedua belah pihak pada 18 Juni 2026, tenggat perundingan 60 hari yang berakhir pertengahan Agustus lalu belum melahirkan kesepakatan permanen akibat eskalasi senjata yang terus berulang.