Sanksi Ekonomi dan Blokade AS Perparah Krisis Finansial Iran

Tekanan ekonomi di Iran melonjak tajam setelah inflasi pangan menyentuh angka 128 persen dan Amerika Serikat mengumumkan rencana sanksi baru menyusul ketegangan militer serta penutupan Selat Hormuz sejak Februari 2026.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengonfirmasi bahwa kondisi perekonomian nasional makin terpuruk setelah pendapatan sektor minyak anjlok tajam dan sejumlah fasilitas industri mengalami kerusakan parah akibat konflik militer.

Menurut laporan Arab Times Online pada 16 Agustus 2026, pembengkakan biaya barang impor akibat gangguan alur perdagangan internasional dan pengalihan rute logistik kini makin melambungkan harga-harga kebutuhan di pasar domestik.

Pezeshkian menegaskan bahwa penghentian aktivitas ekspor minyak secara mendadak telah memangkas sumber pendapatan utama negara secara signifikan di tengah peningkatan pengeluaran pemerintah.

Pemerintah Iran bahkan harus mengalokasikan alokasi dana bantuan keuangan darurat agar fasilitas produksi yang terdampak serangan dapat beroperasi kembali secara bertahap.

Eskalasi militer ini berlangsung sejak 28 Februari saat Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap infrastruktur militer, nuklir, dan energi Iran yang kemudian dibalas dengan serangan rudal serta armada drone.

Meski sempat mencapai nota kesepahaman gencatan senjata pada 18 Juni melalui mediation Pakistan dan Qatar, proses perundingan lanjutan kini mengalami jalan buntu akibat perselisihan hak navigasi di Selat Hormuz.

Dari pihak Amerika Serikat, perhatian utama kini bergeser pada kestabilan harga energi global dan pembatasan sistem perbankan bayangan milik Teheran.

"Saya mengetahui bahwa harga minyak turun hari ini dan jauh lebih rendah dibandingkan saat mencapai puncaknya di awal konflik," ucap Vance dalam wawancara tersebut.

Wakil Presiden AS JD Vance menjelaskan bahwa pemulihan pasokan energi menjadi prioritas utama pemerintahannya di tengah dampak ekonomi global akibat konflik maritim.

"Itu menjadi tujuan nomor satu -- menjaga harga minyak dan gas tetap murah bagi warga Amerika di seluruh penjuru negara kita," kata Wapres AS tersebut.

Pemerintah AS juga menegaskan bahwa penanganan program nuklir tetap berjalan beriringan dengan prioritas stabilisasi harga bahan bakar.

"Kemudian, tentu saja, tujuan nomor dua adalah memastikan Iran tidak pernah memiliki senjata nuklir," cetusnya.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa pemerintahannya menggunakan pendekatan tekanan ekonomi alih-alih keterlibatan militer secara penuh.

"Kami akan melakukannya secara diam-diam," kata Trump.

Trump menilai tingginya tingkat inflasi domestik di Iran menjadi indikator utama dari kelemahan posisi finansial negara tersebut saat ini.

"Kami hanya melakukan negosiasi setengah-setengah dengan mereka. Kami hanya mengamati Iran dengan inflasi yang sangat tinggi dan kenyataan bahwa mereka tidak memiliki uang," ujarnya.

Departemen Keuangan AS melalui Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) juga terus mengincar sistem perbankan bayangan atau shadow banking yang digunakan Teheran untuk mengalirkan dana hasil penjualan minyak.

"Iran sangat membutuhkan mata uang asing, dan yang lebih buruk lagi bagi rezim tersebut, mereka kehilangan sejumlah besar uang akibat korupsi dan salah urus dalam sistem perbankan bayangan," kata Bessent dalam rilisnya.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent memperingatkan seluruh entitas internasional agar tidak memfasilitasi transaksi keuangan ilegal yang mendukung rezim Iran.

"Setiap fasilitator yang menjaga rezim tetap bertahan sedang menempatkan diri mereka sendiri dalam bahaya. Departemen Keuangan akan terus mengungkap jaringan-jaringan ini dan memutusnya dari sistem keuangan AS."

Sementara itu, warga lokal Iran terus merasakan dampak langsung dari penurunan daya beli dan melonjaknya biaya hidup di berbagai kota.

"Saya khawatir. Jika Trump menjatuhkan lebih banyak sanksi, bagaimana rakyat biasa bisa bertahan? Saya tidak ingin negara saya dihukum secara militer atau ekonomi. Kami sudah kesulitan," kata ayah dua anak dari Kota Isfahan, Iran tengah tersebut, kepada Reuters.

Sektor usaha kecil dan perdagangan internasional juga terhenti total akibat retaliasi militer di kawasan Teluk.

"Saya harus memecat 10 karyawan. Itu menyakitkan, tetapi saya tidak punya pilihan. Saya tidak lagi mampu membayar gaji mereka, dan sekarang saya mengandalkan tabungan untuk menghidupi keluarga saya," ujarnya dari Kota Bandar Abbas di wilayah selatan Iran.

Kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan hilangnya pasokan pangan membuat para pekerja berpenghasilan tetap tidak mampu memenuhi kebutuhan nutrisi harian keluarga.

"Saya malu di hadapan anak-anak saya. Gaji saya habis dalam hitungan hari. Daging dan ayam sudah menghilang dari meja makan kami. Saya tidak tahu bagaimana kami akan bertahan," kata Hossein, seorang pegawai pemerintah di Kota Yazd, Iran tengah.

Pelemahan nilai tukar mata uang rial turut mengikis pendapatan riil tenaga ahli yang sebelumnya berpenghasilan memadai.

"Dulu saya mungkin bekerja lima atau enam jam sehari. Sekarang, semuanya adalah bekerja atau mencari pekerjaan, atau merasa cemas karena tidak memiliki cukup pekerjaan," kata Bijan.

Pusat Statistik Iran mencatat tingkat inflasi tahunan mencapai 66 persen pada Juli, sedangkan harga sewa perumahan nasional melonjak 31 persen secara tahunan.