Iran Ubah Strategi Militer Menjadi Ofensif Usai Negosiasi AS Buntu

Pemerintah Iran memutuskan untuk mengalihkan kebijakan militernya dari defensif menjadi sepenuhnya ofensif akibat kebuntuan perundingan penghentian konflik secara permanen dengan Amerika Serikat pada Selasa (18/8/2026). Langkah ini diambil setelah nota kesepahaman yang disepakati pertengahan Juni lalu gagal menghasilkan kesepakatan akhir.

Kegagalan diplomasinya dipicu oleh perselisihan mendasar mengenai kontrol atas Selat Hormuz. Iran mengklaim poin kelima nota kesepahaman memberikannya hak untuk mengelola jalur pelayaran vital tersebut, sementara pihak Washington menolak keras penafsiran tersebut hingga pertempuran kembali pecah.

Seorang pejabat senior Iran mengonfirmasi bahwa Tehran tidak akan menunggu Amerika Serikat memperpanjang blokade dan telah menetapkan tenggat waktu beberapa pekan untuk pelaksanaan kesepakatan.

"Entitas Iran harus siap untuk meningkatkan ketegangan di Selat Hormuz dan wilayah yang lebih luas, karena Iran akan siap untuk mengambil keputusan dan bertindak atas keputusan-keputusan sulit," kata pejabat Iran.

Ia menegaskan bahwa angkatan bersenjata Iran bersiap melancarkan aksi militer untuk meretakkan blokade angkatan laut Washington apabila upaya diplomatik menemui jalan buntu.

"Dalam jangka waktu singkat beberapa minggu yang ditetapkan Iran, semua ketentuan perjanjian harus diimplementasikan oleh AS. Ini adalah prasyarat untuk negosiasi lebih lanjut dengan AS," kata pejabat Iran.

Perubahan doktrin militer ini juga ditegaskan oleh kepemimpinan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) melalui penugasan baru kepada jajaran komandonya.

Wakil Kepala Politik IRGC Brigadir Jenderal Yadollah Javani menyatakan surat penugasan Mayor Jenderal IRGC Ahmad Vahidi kini menekankan pendekatan anyar dalam menghadapi musuh.

"Mulai sekarang, setiap tindakan yang kita lakukan, meskipun bersifat defensif, harus mengambil bentuk ofensif," ujar Javani.

Ia menuturkan bahwa musuh merupakan pihak yang memicu pertempuran sehingga langkah Tehran pada dasarnya tetap berkarakter defensif.

"Yang penting adalah bahwa pihak yang memulai perang adalah musuh dan tindakan kita dalam proses ini bersifat defensif, meskipun mungkin mengambil karakter ofensif. Ini merupakan salah satu pendekatan transformasional angkatan bersenjata," kata Javani.

Di sisi lain, persediaan persenjataan Iran dilaporkan masih berada dalam kondisi siap tempur meski terus digempur sejak awal konflik pada 28 Februari.

Wakil Panglima Angkatan Darat Iran untuk Urusan Eksekutif Brigadir Jenderal Ali Reza Sheikh membantah klaim Washington mengenai hancurnya kekuatan militer Tehran.

"Lebih dari 75 persen kemampuan rudal dan drone Iran masih utuh dan siap digunakan," kata Sheikh.

Klaim tersebut berbanding terbalik dengan posisi resmi pemerintah Amerika Serikat mengenai eskalasi di kawasan tersebut.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan pakta sementara telah berakhir dan memperingatkan warganya terkait dampak kenaikan harga bahan bakar.

"Setelah kita selesai mengalahkan Iran ... segera saya akan menyatakan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Serikat," kata Trump.

Trump juga menegaskan kembali prioritas utama pemerintahannya terhadap program nuklir Tehran.

"Tujuan nomor satu adalah, dan akan selalu, bahwa Iran tidak dapat memiliki dalam bentuk apa pun, senjata nuklir," tegas Trump.

Dukungan atas langkah militer Washington turut disampaikan oleh pihak diplomatik Amerika Serikat untuk kawasan tersebut.

Duta Besar AS untuk Israel Mike Huckabee memuji tindakan tegas yang diambil Washington untuk menekan perekonomian Tehran.

"Operasi yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel telah menimbulkan kerusakan yang sangat besar," kata Huckabee.