Israel Gempur Pangkalan Udara Suriah Ditengah Ketegangan Dengan Turki

Jet tempur Israel menggempur Pangkalan Udara Abu al-Dhuhur di Suriah utara melalui delapan serangan udara pada pertengahan Agustus 2026. Langkah militer ini memicu eskalasi hubungan diplomatik dengan Turki serta memicu perdebatan sengit terkait motif politik internal Israel menjelang pemilihan umum Oktober mendatang.

Pemerintah Israel mengeklaim bahwa serangan tersebut bertujuan menggagalkan rencana Ankara yang berniat menempatkan personel militer, drone, dan sistem pertahanan udara di fasilitas tersebut. Intelijen Israel menganggap kehadiran instalasi pertahanan Turki dapat membatasi ruang gerak operasional udara Tel Aviv di kawasan Suriah.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar memberikan peringatan keras terkait batas toleransi keamanan negaranya di wilayah perbatasan Suriah.

"Kami tidak akan menerima pendirian pangkalan militer Turki di Suriah atau kehadiran pasukan Turki di wilayah selatan," kata Sa’ar.

Sa'ar menegaskan bahwa Tel Aviv akan mengambil langkah tegas demi menjaga keamanan nasional, meski tetap membuka opsi diplomatik guna mencegah ketegangan lebih lanjut.

Di sisi lain, tuduhan dari pihak Israel mendapat bantahan tegas dari pejabat Amerika Serikat dan otoritas pertahanan Turki. Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Suriah dan Irak Tom Barrack meragukan klaim intelijen Israel mengenai aktivitas militer Turki di lokasi serangan tersebut.

Surat kabar Haaretz menyoroti pandangan dari utusan AS mengenai potensi bahaya di balik manuver militer Israel.

"dapat meningkat menjadi konfrontasi militer langsung," kata Haaretz menyitir peringatan Barrack.

Barrack juga menegaskan pihak Turki tidak pernah berencana melancarkan konfrontasi militer dan memperingatkan potensi tindakan tidak rasional dari Israel di tengah masa pemilu.

Media Haaretz secara tajam mengkritik kebijakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dinilai membahayakan stabilitas regional demi kepentingan politik.

"Ketika kami bertanya-tanya apakah, menjelang pemilu, Benjamin Netanyahu akan memilih untuk berperang di Gaza atau Lebanon, atau mungkin memicu Tepi Barat, dia decided untuk melakukan langkah di Suriah utara, memperluas front dengan Turki," tulis Haaretz dalam editorialnya.

Haaretz menilai pembomam militer bukan merupakan solusi pengganti diplomasi yang efektif.

"Israel bertindak dengan cara yang bertentangan dengan logika ini," tulis Haaretz.

Surat kabar tersebut meminta Tel Aviv segera mengubah pendekatan keamanannya.

"Karena itu, Israel tidak hanya menjauhkan Suriah, tetapi juga semua pemain lain yang terlibat di sana, terutama AS," tulis Haaretz.

Haaretz mengingatkan agar pemerintah Israel tidak terlibat krisis terbuka dengan Ankara.

"Ketika Netanyahu membual tentang operasi yang sangat terarah di Suriah utara, yang berbahaya dan tidak ada gunanya, aliansi-aliansi baru sedang terbentuk di bawah hidungnya, dan Israel bukan bagian dari aliansi tersebut," tulis Haaretz.

Kritik Haaretz berlanjut pada kegagalan strategi militer tanpa diplomasi.

"Seseorang tidak dapat menciptakan keamanan dan menggagalkan ancaman hanya dengan melakukan pengeboman. Ini bukan pengganti diplomasi dan kebijakan yang dipikirkan dengan matang, sesuatu yang pada era Netanyahu telah kehilangan maknanya," tulis surat kabar tersebut.

Haaretz mendesak pemerintah untuk mendengarkan masukan dari diplomat AS.

"Israel harus mendengarkan peringatan yang disampaikan utusan Barrack dan berhati-hati agar tidak terjerat konflik dengan Turki," tulisnya.

Kalangan oposisi politik di Israel turut melayangkan kritikan tajam terhadap keputusan operasional Netanyahu. Pemimpin oposisi Yair Lapid menyindir publikasi berlebihan atas serangan militer tersebut.

"Di Timur Tengah, menyerang saat diperlukan itu penting. Namun jika Anda sudah menyerang, tetaplah diam," kata Lapid.

Mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak menilai serangan tersebut merupakan taktik politik untuk mempengaruhi pandangan pemilih.

"Sangat berbau niat politik untuk masuk ke pemilu di tengah rangkaian ketegangan keamanan yang dirancang untuk meresahkan publik," kata Barak.

Analis senior keamanan dari Haaretz Amos Harel menyebut strategi krisis ini kerap digunakan untuk mengubah konstelasi politik.

"Netanyahu dikenal percaya bahwa keadaan darurat keamanan adalah opsi terakhir yang dapat merombak peta politik dan meningkatkan peluangnya untuk bertahan dalam pemilu ini," kata Harel.

Guna meredakan situasi, perwakilan Suriah dan Israel menggelar pertemuan mediasi di Yordania di bawah pengawasan AS pada 23 Agustus 2026. Pemerintah Suriah juga resmi mengajukan surat keberatan kepada PBB atas pelanggaran kedaulatan yang terus dilakukan militer Israel.