Istana dan MPR Tegaskan Belum Ada Rencana Reshuffle Kabinet

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan belum ada rencana perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih di Jakarta pada Jumat (7/8/2026). Pemerintah menyebut fokus utama saat ini adalah mengisi jabatan wakil menteri yang masih mengalami kekosongan.

Isu mengenai pergantian jajaran menteri marak berhembus menjelang peringatan HUT ke-81 RI pada 17 Agustus. Namun, Istana memastikan bahwa pengisian posisi kosong jauh lebih diprioritaskan ketimbang melakukan perombakan besar-besaran.

Pernyataan resmi terkait belum adanya agenda perombakan jajaran pembantu presiden ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara di Kompleks Istana Kepresidenan.

"Ini memang setiap… ini pertanyaan setiap minggu, setiap bulan. Nah masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle kabinet," ujar Prasetyo Hadi.

Mensesneg menambahkan bahwa pemerintah hanya membuka peluang untuk pengisian jabatan yang belum terisi pejabat definitif demi menunjang kinerja pemerintahan.

"Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong," kata Prasetyo Hadi.

Beberapa posisi penting di lingkup kementerian eksekutif diakui masih dalam kondisi tidak terisi.

"Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri Imipas. Jadi itu kalau mengenai masalah reshuffle," ucap Prasetyo Hadi.

Contoh konkret mengenai pos yang perlu segera diisi kembali ditegaskan oleh Mensesneg saat memberikan rincian tambahan.

"Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi itu kalau mengenai masalah reshuffle," kata Prasetyo Hadi.

Selain masalah perombakan kabinet, Istana juga memberikan klarifikasi mengenai rumor Surat Presiden (Surpres) pergantian pimpinan lembaga negara ke DPR RI.

"Dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada atau belum ada Surpres pergantian Kapolri. Yang kedua, kalau pertanyaannya berkaitan dengan Surpres pengajuan calon definitif Gubernur Bank Indonesia, sampai hari ini juga belum ada Surpres dari Bapak Presiden yang dikirim ke DPR berkenaan dengan hal tersebut, karena masih sedang proses," jelas Prasetyo Hadi.

Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani turut memberikan pandangan saat ditemui di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, dengan merujuk pada kewenangan penuh kepala negara.

"Saya belum dengar. Itu urusan eksekutif sepenuhnya," kata Ahmad Muzani.

Ketua MPR menekankan bahwa wewenang pergantian jajaran kabinet sepenuhnya berada dalam porsi eksekutif dan menjadi hak prerogatif Presiden.

"Sepenuhnya itu urusan eksekutif. Semua keputusan reshuffle atau tidak, siapa yang di-reshuffle, semuanya itu adalah hak prerogatif presiden," ujar Ahmad Muzani.