Mensesneg Tepis Isu Perombakan Kabinet Awal Agustus 2026

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah kabar perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto pada awal Agustus 2026 saat ditemui di dalam gerbong Kereta Api Nusantara Explorer di wilayah Tegal dan Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Prasetyo menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah belum merencanakan langkah perombakan menteri. Namun, ia tidak menampik kemungkinan adanya pengisian posisi wakil menteri yang saat ini kosong akibat pergeseran jabatan dan kasus hukum.

Dua posisi wakil menteri yang teridentifikasi kosong adalah Wakil Menteri Pertanian setelah Sudaryono diangkat menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan setelah Silmy Karim ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.

Mensesneg menjelaskan bahwa pembahasan mengenai perombakan menteri belum dibicarakan secara langsung bersama Presiden Prabowo.

"Reshuffle? Sementara belum ada. Kalaupun, mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada, barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama," kata Prasetyo, Mensesneg.

Mensesneg menegaskan kembali fokus pemerintah saat ini terhadap pengisian jabatan kosong tersebut.

"Ya, contohnya seperti wamentan. (Wamen Imipas) Ya, itu juga kosong," ujar Prasetyo, Mensesneg.

Prasetyo kembali mengonfirmasi belum adanya pembicaraan resmi terkait perombakan kabinet secara menyeluruh.

"Tapi memang, terus terang, kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle dekat ini," kata Prasetyo, Mensesneg.

Prasetyo memberikan pernyataan senada dalam wawancara lain di lokasi yang sama saat menjawab pertanyaan pers mengenai penataan ulang struktur kementerian.

"Reshuffle? Sementara belum ada. Kalaupun, mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada, barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama," ujar Prasetyo, Mensesneg.

Mensesneg menambahkan contoh konkret mengenai posisi yang berpotensi diisi dalam waktu dekat.

"Ya contohnya seperti Wamentan gitu," sambung Prasetyo, Mensesneg.

Ia kembali menegaskan sikap Istana terkait belum adanya pembahasan perombakan kabinet.

"Tapi memang, terus terang kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle kabinet," imbuh Prasetyo, Mensesneg.

Dalam keterangan terpisah di Kabupaten Batang, Prasetyo mengulangi penjelasannya terkait isu perombakan menteri.

"Reshuffle? Sementara belum ada. Kalaupun, mohon maaf ya, kalaupun misalnya ada barangkali untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari beberapa posisi yang karena perubahan yang kemarin ditinggalkan oleh pejabat yang lama," kata Prasetyo, Mensesneg.

Ia menutup keterangannya dengan kembali memastikan belum adanya diskusi dengan Presiden Prabowo mengenai rencana perombakan.

"Tapi memang terus terang kita belum, Bapak Presiden juga belum berdiskusi mengenai rencana adanya pergantian atau reshuffle kabinet," tutur Prasetyo, Mensesneg.

Isu perombakan kabinet ini mengemuka di tengah sorotan publik terhadap elektabilitas Presiden Prabowo Subianto yang mengalami penurunan menurut hasil survei SMRC. Elektabilitas yang tercatat sebesar 34,9 persen pada November 2025 turun menjadi 33,3 persen pada Februari-Maret 2026, lalu turun kembali hingga mencapai 14,5 persen pada Juli 2026.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penurunan elektabilitas dipicu oleh ketidakpuasan publik di sektor ekonomi, politik, dan penegakan hukum. Ia merekomendasikan evaluasi dan perombakan menteri pada jajaran Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menkomdigi Meutya Hafid, Kepala BKP Muhammad Qodari, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, hingga Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Maka, elektabilitasnya berpeluang makin anjlok," kata Jamiluddin Ritonga, Pengamat Politik.

Jamiluddin menilai penurunan elektabilitas dapat berdampak pada kontestasi politik mendatang.

"Peluang Prabowo memenangkan Pilpres 2029 relatif tertutup," ujar Jamiluddin Ritonga, Pengamat Politik.

Ia menyarankan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran kabinet di tiga sektor utama tersebut.

"Prabowo harus tegas dan berani mereshuffle menteri tiga bidang tersebut," ujar Jamiluddin Ritonga, Pengamat Politik.

Menurutnya, ketiadaan langkah tegas akan menyulitkan pemulihan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

"Sebab, menteri tiga bidang ini menjadi penyebab menurunnya kepuasan publik terhadap kinerja Preaiden Prabowo," ujar Jamiluddin Ritonga, Pengamat Politik.

Jamiluddin menekankan pentingnya langkah tersebut meski diakuinya bukan pilihan yang mudah bagi Presiden.

"Mengganti menterinya diharapkan dapat mempercepat pemulihan bidang ekonomi, politik, dan penegakan hukum, sehingga elektabilitas Prabowo dapat pulih kembali," ujar Jamiluddin Ritonga, Pengamat Politik.

Ia menambahkan penjelasannya mengenai urgensi pembenahan di tiga sektor strategis tersebut.

"Prabowo mau tidak mau harus segera mencari solusi untuk memulihkan masalah ekonomi, politik, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Bila hal itu dapat diatasi, elektabilitas Prabowo berpeluang akan naik kembali," ujar Jamiluddin Ritonga, Pengamat Politik.