Kemenkes Tanggung Biaya Medis Korban Gempa NTT

Kementerian Kesehatan menggratiskan seluruh biaya perawatan medis bagi korban terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), diumumkan pada Jumat (28/8/2026).

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono menyatakan pemerintah menjamin penuh pembiayaan operasional medis di daerah bencana. Dilansir dari Detik Health, fasilitas kesehatan dapat menagihkan layanan darurat tersebut melalui sistem BPJS Kesehatan.

"Operasi, penanganan medis, itu dananya dari mana? Jadi kita sudah membuat kesepakatan BPJS bahwa nanti mereka bisa menggunakan fasilitas BPJS dan klaim BPJS nanti akan dibayar melalui dana DSP (dana siap pakai) dari BNPB," kata Dante Saksono Harbuwono.

Skema kolaborasi pendanaan lintas lembaga ini dirancang agar masyarakat bisa langsung menerima penanganan darurat tanpa memikirkan beban tagihan pengobatan rumah sakit.

"Jadi alokasi pendanaannya masyarakat sama sekali tidak dipungut biaya untuk penanganan bancana ini, ditolong dulu sekarang, nanti BPJS klaimnya yang bayar pemerintah melalui dana siap pakai BNPB," ujar Wamenkes.

Berdasarkan identifikasi medis di berbagai puskesmas dan lokasi pengungsian, tercatat sekitar 15 ribu warga terdampak gempa bumi tersebut. Dari jumlah keseluruhan itu, 162 korban dinyatakan meninggal dunia.

Data kesehatan juga menunjukkan sebanyak 187 pasien berada dalam kondisi kritis dan 914 orang berstatus darurat stabil. Terdapat pula 13.881 warga terdampak dengan kondisi medis tidak darurat.

Seluruh pasien kritis serta darurat stabil yang membutuhkan peralatan khusus dan tidak dapat ditangani puskesmas setempat telah dievakuasi. Mereka langsung dialihkan menuju pusat fasilitas kesehatan tingkat lanjut.

Fasilitas rujukan yang diaktifkan untuk menangani para korban meliputi RSUD Komodo, RSUD Borong, RSUD Ruteng, RS TC. Hillers, RSUD Ende, RSUD Aeramo, serta RSK Ksatria Airlangga.