Kemenkeu Gelontorkan Rp 7 Triliun ke BPS Perbaiki Data DTSEN

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengalokasikan dana senilai Rp 7 triliun kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Jakarta Pusat pada Rabu (26/8/2026), dilansir dari Detik Finance.

Langkah penggelontoran anggaran tersebut dilakukan guna memastikan keakuratan basis penetapan desil penerima bantuan sosial, menyusul maraknya protes dari masyarakat di media sosial terkait penetapan desil yang dinilai tidak akurat.

"Jadi, DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp 7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam ya, cukup banyak. Jadi, mereka waktu awal-awal tahun, minta penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus," kata Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Pemerintah terus mengupayakan pembenahan sistem pendataan tersebut dengan memanfaatkan dana yang telah disalurkan kepada BPS untuk kegiatan survei.

"Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini ya," sebut Purbaya.

Meskipun kekeliruan data dianggap sebagai hal yang lazim terjadi dalam pelaksanaan survei, pihak Kementerian Keuangan berharap kualitas data yang dirilis BPS pada tahun depan akan mengalami peningkatan secara signifikan.

"Jadi, tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," tutur Purbaya.