Kemenkeu Kucurkan Rp 7 Triliun Perbaiki Data Tunggal Sosio Ekonomi

Kementerian Keuangan menyetujui penggelontoran dana senilai Rp 7 triliun kepada Badan Pusat Statistik untuk memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional di Jakarta Pusat pada Rabu (26/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Langkah penambahan anggaran tersebut diambil guna merespons gelombang protes masyarakat di media sosial terkait penetapan desil yang dinilai tidak akurat dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil warga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa BPS telah mengajukan permohonan dana tambahan sejak awal tahun untuk mengoptimalkan proses pemutakhiran data sensus nasional tersebut.

"Jadi, DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp 7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam ya, cukup banyak. Jadi, mereka waktu awal-awal tahun, minta penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus," kata Purbaya.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan tersebut juga menegaskan komitmen pemerintah yang terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan survei statistik di lapangan.

"Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin uang cukup banyak kalau ke BPS tahun ini ya," sebut Purbaya.

Meskipun mengakui adanya potensi marjin kesalahan data pada prosedur survei, pihak Kementerian Keuangan menargetkan kualitas sajian data BPS mengalami peningkatan signifikan pada periode berikutnya.

"Jadi, tahun depan seharusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada kalau disurvei, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," tutur Purbaya.