Pertalite 2027 Bakal Dibatasi, Desil 9 dan 10 Terancam Tak Bisa Beli BBM Subsidi?

Pemerintah sedang mengkaji rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, termasuk jenis Pertalite, berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terbagi dalam kriteria desil.

Skema Pembatasan BBM Subsidi Berdasarkan Desil

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengindikasikan bahwa kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi sebaiknya tidak memanfaatkan BBM subsidi.

"Ya sudahlah yang kaya-kaya yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima," kata Bahlil Lahadalia, Rabu (19/8/2026).

Meskipun demikian, Bahlil Lahadalia menegaskan kriteria larangan untuk desil 9 dan 10 masih dalam proses pembahasan mendalam.

"Pembatasan Pertalite, sekarang kita masih dalam kajian, lagi dikaji," ujar Bahlil Lahadalia, Rabu (19/8/2026).

Pengertian Desil dan Cara Pengelompokannya

Desil merupakan sistem pengelompokan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi keluarga yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Margaretha Ari Anggorowati menjelaskan bahwa desil terbagi menjadi 10 tingkatan yang menggambarkan posisi relatif kesejahteraan keluarga.

"Desil 1 merupakan 10 persen keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 10 merupakan 10 persen dengan tingkat kesejahteraan tertinggi," jelas Margaretha Ari Anggorowati, Sabtu (15/8/2026).

Penentuan status desil dihitung berdasarkan delapan indikator utama yang dinilai secara komprehensif oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Sifat data desil bersifat dinamis karena mengikuti perubahan kondisi ekonomi masing-masing keluarga di lapangan.

"Pemerintah menyadari bahwa ketidaksesuaian masih mungkin terjadi. Karena itu, DTSEN memang dirancang sebagai data yang dinamis dan terus dimutakhirkan, termasuk melalui verifikasi atau ground check di lapangan," ucap Margaretha Ari Anggorowati, Sabtu (15/8/2026).

Masyarakat dapat memperbarui data secara langsung di kantor desa atau kelurahan, maupun secara daring menggunakan aplikasi Cek Bansos.

"Data tersebut terlebih dahulu akan melalui proses verifikasi dan validasi oleh kementerian terkait, kemudian diproses dan dilakukan pemeringkatan ulang secara periodik oleh BPS," kata Margaretha Ari Anggorowati, Sabtu (15/8/2026).

Rencana Pemangkasan Kuota BBM Subsidi 2027

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya efisiensi skema penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan.

"Nanti kalau memang diperlukan subsidi yang tepat sasaran, bukan pembatasan ya. Yang desil 10 lah, yang orang-orang kaya itu enggak berhak beli itu ya," jelas Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (18/8/2026).

Pemerintah berencana memangkas kuota BBM subsidi pada tahun 2027 secara signifikan sebagai bentuk pengendalian anggaran belanja negara.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Ferry Ardiyanto membenarkan adanya koordinasi antar-kementerian terkait skema pembatasan tersebut.

"Berdasarkan pertemuan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan disebutkan bahwa akan melakukan beberapa hal terkait dengan pengendalian subsidi. Termasuk salah satunya yang Pertalite," jelas Ferry Ardiyanto, Rabu (19/8/2026).

Kebijakan pemangkasan kuota ini dirancang di tengah lonjakan konsumsi BBM bersubsidi masyarakat yang tercatat terus meningkat sepanjang tahun berjalan.

Kenaikan volume konsumsi penyaluran BBM subsidi pada semester I 2026 tercatat mengalami kenaikan sebesar 7,8 persen secara tahunan.