Kemenkeu Imbau Pemda Manfaatkan Pinjaman PT SMI Dibanding Obligasi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai rencana penerbitan obligasi oleh pemerintah daerah belum mendesak, seperti dilaporkan Detik Finance pada acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, Kamis (3/9/2026).

Pemerintah pusat bersikap sangat berhati-hati dalam memberikan izin penerbitan surat utang daerah guna menjaga stabilitas ekonomi nasional serta mengantisipasi risiko gagal bayar yang berpotensi membebani keuangan pusat.

Kondisi keuangan sejumlah daerah seperti Provinsi Jakarta dinilai sudah sangat memadai sehingga belum memerlukan penerbitan obligasi.

"Saya belum tahu daerah mana yang akan mengeluarkan, mungkin yang paling depan Jakarta katanya mau mengeluarkan. Tapi Jakarta nggak perlu juga keluarkan bonds, uangnya kebanyakan," kata Purbaya, Menteri Keuangan.

Kekhawatiran terhadap dampak buruk pengelolaan utang daerah yang tidak berhati-hati menjadi pertimbangan utama pemerintah pusat dalam memperketat pengawasan izin obligasi.

"Kalau tidak hati-hati, kita bisa seperti Brazil atau Argentina, waktu itu Brazil kalau nggak salah. Ketika daerahnya nggak bisa bayar, akhirnya yang bayar pusat juga dan akhirnya goncang semua perekonomiannya," ujar Purbaya.

Sebagai solusi alternatif bagi daerah yang membutuhkan dana pembangunan infrastruktur, Purbaya mendorong pemanfaatan fasilitas pinjaman resmi melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI.

"Untuk memberi jalan keluar kepada daerah yang ingin membangun infrastruktur betul, kami menyediakan dana lewat PT SMI. Jadi daerah bisa pinjam ke PT SMI selama berapa tahun, nanti bayar untuk bangun infrastruktur yang betul ya," tegasnya.

Mekanisme pengembalian pinjaman daerah di PT SMI dirancang agar dapat langsung dipotong secara bertahap dari alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) guna meminimalkan risiko penunggakan.

"Nanti bayarannya dipotong dari sebagian transfer pemerintah ke daerah. Sehingga yang terjadi adalah uang ke daerah disalurkan tapi betul-betul jadi barangnya," tutur Purbaya.

Evaluasi kelayakan proyek infrastruktur oleh PT SMI juga dipastikan berlangsung secara selektif dan ketat setara standar lembaga keuangan swasta.

"Kita tahu PT SMI cukup profesional, dia menilai dengan teliti, dia profesional swasta lah kira-kira dengan teliti proyek-proyek yang dia jalankan. Jadi itu kita harapkan dengan approach seperti itu daerah tidak kekurangan dana untuk membangun infrastruktur di daerahnya," pungkasnya.