Kemenkeu Catat Investor Lokal Dominasi Kepemilikan SBN Pemerintah

Investor ritel dalam negeri kini mendominasi kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN), berbanding terbalik dari kondisi 10 hingga 20 tahun lalu yang mayoritas dikuasai pihak asing. Informasi tersebut disampaikan Kementerian Keuangan dalam acara Lampung Financial Festival, Minggu (6/9/2026), sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kemenkeu, Herman Saheruddin, menjelaskan perubahan struktur kepemilikan ini membuat pembayaran bunga obligasi pemerintah berputar kembali ke pemegang saham domestik. Hasil penghimpunan dana instrumen tersebut dialokasikan langsung untuk membiayai program pembangunan nasional.

"Dulu mungkin 20 tahun yang lalu gitu ya, atau 10 tahun yang lalu SBN itu banyak dimiliki oleh asing. Sekarang yang banyak punya adalah kita-kita investor dalam negeri, bahkan banyak investor ritel seperti adik-adik yang sudah punya SBN," ungkap Herman Saheruddin, Direktur Jenderal SPSK Kementerian Keuangan.

SBN dinilai sebagai instrumen yang tahan terhadap volatilitas global karena diterbitkan serta dikelola langsung oleh negara. Indonesia saat ini mengantongi tingkat kelayakan investasi pada level BBB dengan outlook stabil dari lembaga pemeringkat internasional S&P Global.

"Jadi SBN itu adalah instrumen investasi yang aman, karena diterbitkan oleh negara, negara kita termasuk investment grade. Investment grade itu artinya negara lain di dunia itu memandang negara kita aman, bisa bayar utang. Kemarin credit rating Standard and Poor's mempertahankan rating kita di BBB dan outlooknya stable," jelas Herman Saheruddin, Direktur Jenderal SPSK Kementerian Keuangan.

Penjualan instrumen investasi ini tidak hanya mencakup pasar domestik, tetapi juga menjangkau pasar luar negeri. Karakteristik keamanannya disepadankan dengan emas serta menawarkan imbal hasil sebesar 7%, dengan akses pembelian yang sudah terintegrasi melalui layanan mobile banking.

"Jadi artinya SBN itu adalah instrumen yang aman, karena diterbitkan oleh negara," kata Herman Saheruddin, Direktur Jenderal SPSK Kementerian Keuangan.