Kementerian PKP Perluas Bantuan Bedah Rumah untuk Kontrakan di Manggarai

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperluas cakupan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk merenovasi rumah kontrakan berkondisi buruk di wilayah padat perkotaan pada Jumat, 21 Agustus 2026, di Manggarai, Jakarta Selatan, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Skema bantuan bedah rumah tersebut kini tidak lagi terbatas pada hunian milik pribadi, melainkan mencakup bangunan sewa dengan persyaratan penghuni telah menetap minimal satu tahun serta berkomitmen memperpanjang masa sewa selama tiga tahun pascarenovasi. "Khusus metropolitan, khusus daerah padat atau metropolitan, kontrakan pun juga diperkenankan," kata Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati.

Penyewa yang mengajukan bantuan wajib melampirkan surat pernyataan persetujuan dari pemilik bangunan dan surat keterangan tempat tinggal dari lurah setempat atau kepala desa.

"Jadi kalau kontrak tuh minimal nanti setelah diperbaiki dia akan mengontrak di situ 3 tahun," jelas Sri Haryati. Pemerintah menyiapkan aturan tambahan demi melindungi masyarakat berpenghasilan rendah agar pemilik properti tidak menaikkan harga sewa sepihak setelah renovasi eksterior dan fasad selesai dikerjakan.

"Udah dibikin formatnya? Diuji coba langsung, ya? Ini melindungi rakyat.

Jangan nanti habis diperbaiki dinaikkan. Kasihan warganya. Jadi yang untung nanti pemilik.

Nah, ya? Jadi kita pemerintah juga harus lebih pintar, harus lebih hati-hati," pesan Menteri PKP, Maruarar Sirait. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 01/SE/Dt/2026, program BSPS juga menjangkau penyewa dengan masa huni minimal 10 tahun, serta pemilik rumah berdokumen Akta Jual Beli (AJB) maupun Sertifikat Hak Milik (SHM) yang telah menempati hunian minimal satu tahun.