Kementerian PKP dan Sektor Swasta Renovasi Ribuan Rumah Tak Layak

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempercepat pelaksanaan Program 3 Juta Rumah melalui skema gotong royong bersama pihak swasta di Jawa Tengah pada Rabu, 2 September 2026, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Sektor swasta mengalokasikan bantuan renovasi untuk 3.250 unit rumah tidak layak huni. Sebanyak 500 unit di antaranya dibangun ulang sepenuhnya, sedangkan sisanya difokuskan pada perbaikan fasilitas sanitasi warga miskin.

Hingga saat ini, realisasi pengerjaan telah mencakup 1.210 unit, yang terdiri atas 324 rumah baru dan 886 perbaikan sanitasi. Program prioritas ini menyasar masyarakat kurang mampu yang memiliki satu-satunya hunian tak layak berdasarkan verifikasi data usulan pemerintah daerah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan apresiasinya atas partisipasi sektor swasta dalam mendukung program pemerintah tersebut.

"Saya sangat merasa terbantu oleh (PT) Djarum karena membantu Program 3 Juta Rumah dengan gotong-royong. Inilah semangat bangsa kita, gotong-royong," ucap Ara dalam pertemuan dengan Grup Djarum di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).

Pihak swasta menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan target pembangunan dan renovasi yang sedang berjalan di wilayah target.

"Tahun 2026 kita ada yang dibangun baru murni itu ada 500 (unit)," ujar Budi.

Skema bantuan disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga, di mana keluarga beranggotakan lima orang mendapatkan fasilitas rumah dua kamar tidur, sedangkan keluarga yang lebih besar menerima rumah tiga kamar tidur.

"Kita melihat mereka-mereka yang memang perlu dibantu. Masyarakat-masyarakat miskin, dia jadi prioritas pertama. Kemudian yang rumahnya memang sudah tidak layak huni dan rumah itu satu-satunya," ucapnya.

Biaya pembangunan baru berkisar antara Rp70 juta hingga Rp80 juta per unit. Penyesuaian kenaikan harga material membuat total anggaran pembangunan rumah baru meningkat dari Rp30 miliar menjadi Rp35 miliar, ditambah dialokasikannya dana sekitar Rp10 miliar untuk perbaikan sanitasi.