Kementerian PKP Usulkan Tambahan Anggaran Rp94 Triliun

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan alokasi pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp11,77 triliun saat rapat kerja bersama DPR RI, sebagaimana dilansir dari Detikcom.

"Berdasarkan Surat Bersama Kementerian Keuangan, Menteri Bappenas, tanggal 5 Agustus 2026, ditetapkan Rp 11,77 triliun dengan target 318.000 unit," kata Ara.

Sebagian besar pagu tersebut disiapkan untuk Program PKP dengan nilai total mencapai Rp10,85 triliun. Alokasi utamanya mencakup proyek Bedah Rumah (BSPS) sebesar Rp8,67 triliun, rumah susun Rp452,96 miliar, rumah khusus Rp58 triliun, penanganan kawasan kumuh dan sanitasi Rp92,68 miliar, bantuan PSU Rp10,53 miliar, serta turbinwas sebesar Rp50,87 miliar.

Sisa alokasi anggaran dialokasikan untuk membiayai kebutuhan operasional serta pelaksanaan tata kelola internal kementerian.

"Terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 914 miliar, sebesar 7,7 persen. Kemudian, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp 10,85 triliun atau 92,23 persen," sebut Ara.

Sementara itu, porsi program Dukungan Manajemen (Dukman) ditetapkan sebesar Rp913,82 miliar. Dana ini membiayai belanja pegawai sebesar Rp657,96 miliar, belanja operasional Rp206,77 miliar, dan belanja non-operasional sebesar Rp49,10 miliar.

"Pagu anggaran tersebut belum mencukupi kebutuhan anggaran sebesar Rp 106 triliun dan dengan target 2,08 juta unit sehingga ada kekurangan kebutuhan anggaran sebesar Rp 94,23 triliun," ujarnya.

Defisit anggaran tersebut terbagi menjadi kekurangan pada sektor Dukungan Manajemen sebesar Rp380,09 miliar dan sektor Program PKP mencapai Rp93,85 triliun.

Kekurangan pada sektor Program PKP meliputi alokasi BSPS sebesar Rp48,62 triliun, rumah susun Rp36,49 triliun, rumah khusus Rp6,42 triliun, penanganan kawasan kumuh dan sanitasi Rp426,82 miliar, bantuan PSU Rp145,29 miliar, serta turbinwas sebesar Rp1,74 triliun.

"Kekurangan anggaran untuk meningkatkan BSPS di 2027, pembangunan rusun 2027, dan lanjutan pembangunan huntap pasca bencana Sumatera. Terakhir kami mohon dukungan Komisi V dalam pemenuhan kebutuhan anggaran tersebut guna mendukung," tuturnya.