Amerika Serikat dan Iran Sepakati Perjanjian Damai di Swiss

Amerika Serikat dan Iran sepakat mengakhiri konflik bersenjata di Timur Tengah setelah menyelesaikan draf nota kesepahaman pada Senin, 15 Juni 2026 malam. Perjanjian resmi dijadwalkan akan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Jumat, 19 Juni 2026 di Swiss.

Pengumuman perdamaian ini disampaikan oleh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebagai salah satu mediator konflik. Hubungan diplomasi yang difasilitasi oleh Qatar, Arab Saudi, dan Turki tersebut menghasilkan kesepakatan penghentian operasi militer secara permanen.

"Kedua belah pihak telah menyatakan penghentian segera dan permanen operasi militer di semua lini, termasuk di Lebanon. Upacara penandatanganan resmi akan diadakan pada hari Jumat, 19 Juni di Swiss," kata Sharif dilansir CNN dan AFP.

Proses mediasi ini selanjutnya akan memasuki tahap diskusi pra-implementasi sebelum penandatanganan resmi dilakukan. Pertemuan teknis tersebut berfungsi menyusun landasan transisi perdamaian di wilayah konflik.

"Dengan adanya kesepakatan ini, para mediator akan memfasilitasi serangkaian pertemuan minggu ini. Diskusi pra-implementasi ini akan meletakkan dasar untuk pembicaraan teknis dan upacara penandatanganan resmi," sambung Sharif.

Pemerintah Pakistan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Washington dan Teheran atas tercapainya solusi diplomatik ini. Keterangan tersebut turut dikonfirmasi oleh kantor berita Iran, Mehr.

"Penandatanganan resmi akan dilakukan pada Jumat, 19 Juni di Swiss. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat dan Republik Islam Iran atas komitmen mereka mencari solusi diplomatik dalam konflik ini," kata Sharif, seperti dikutip kantor berita Iran Mehr.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan konfirmasi bahwa kesepakatan diplomatik dengan pihak Iran telah sepenuhnya rampung. Trump menyampaikan pengumuman tersebut melalui jejaring media sosial pribadinya.

"Kesepakatan dengan Republik Islam Iran sekarang telah selesai. Selamat kepada semua pihak!" kata Trump di jaringan media sosial Truth Social miliknya usai pengumuman dari PM Pakistan.

Sebagai dampak dari rekonsiliasi, militer Amerika Serikat akan membuka akses penuh di kawasan Selat Hormuz. Kebijakan ini diharapkan mampu memulihkan stabilitas pasokan minyak mentah global tanpa hambatan biaya operasional.

"Dengan ini saya sepenuhnya mengizinkan pembukaan Selat Hormuz tanpa biaya tol, dan, secara bersamaan, mengizinkan pencabutan segera blokade angkatan naval Amerika Serikat. Kapal-kapal di dunia, nyalakan mesin Anda. Biarkan minyak mengalir!" tulisnya.

Di sisi lain, Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi menegaskan komitmen negaranya terhadap isi nota kesepahaman yang dinamai Nota Kesepahaman Islamabad tersebut. Penandatanganan draf ini disebut akan menjadi penanda dimulainya babak baru hubungan bilateral.

"Teks nota kesepahaman telah diselesaikan, dan penandatanganan resmi Nota Kesepahaman Islamabad akan berlangsung di Swiss pada hari Jumat," kata Kazem Gharibabadi dilansir AFP dan CNN.

Seluruh poin kesepakatan bilateral tersebut baru akan mengikat secara hukum bagi kedua negara pada akhir pekan ini. Otoritas Iran memastikan kepatuhan penuh terhadap isi perjanjian.

"Komitmen kami akan berlaku mulai hari Jumat," tegas Gharibabadi.

Gharibabadi memerinci dua implikasi utama dari perdamaian ini, yakni penyelesaian perang di front Lebanon serta penghentian blokade laut oleh Amerika Serikat. Pihak Iran menilai hasil ini bukan sekadar buah diplomasi, melainkan sebuah keberhasilan taktis militer.

"Pertama, pengakhiran permanen dan segera perang di semua front, termasuk Lebanon. Kedua, pencabutan dan penghentian blokade angkatan laut yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Republik Islam Iran," tambah Gharibabadi.

Teheran mengeklaim telah berhasil mempertahankan kedaulatan negaranya dari sasaran invasi pihak asing selama konflik berlangsung. Kemenangan ini dipandang sebagai kegagalan total dari misi militer musuh.

"Musuh yang menyerang untuk melaksanakan tujuan jahatnya telah dikalahkan dalam semua tujuannya dan Republik Islam Iran memenangkan kemenangan besar dalam perang," ujar Gharibabadi.

Konfirmasi serupa dirilis oleh Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) Iran. Lembaga tersebut menyatakan perumusan teks dilakukan atas petunjuk Pemimpin Tertinggi Ayatollah Mojtaba Khamenei serta dukungan militer setempat.

"Berdasarkan persetujuan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi, teks MoU mengenai negosiasi penghentian perang antara Iran dan AS telah difinalisasi pada 15 Juni malam," demikian pernyataan SNSC.

Kendati demikian, proses negosiasi sempat menemui hambatan besar akibat penolakan dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Donald Trump mengkritik keras sikap keras kepala pemimpin Israel tersebut saat diwawancarai oleh New York Times pada Minggu, 14 Juni 2026.

Trump menyoroti agresi militer Israel ke Beirut pada Minggu pagi yang menewaskan tiga orang dan melukai 15 orang sebagai tindakan berbahaya. Ia mengeklaim diplomasi Amerika Serikat justru menjadi penyelamat Israel dari potensi kehancuran nuklir Iran.

"Dia (Netanyahu-red) orang yang sangat sulit. Dan jujur saja, dia seharusnya sangat berterima kasih kepada kita karena telah melakukan ini. Karena jika Iran memiliki senjata nuklir, Israel tidak akan bertahan selama dua jam," ucapnya.

Penolakan Netanyahu dilandasi oleh keinginannya untuk terus melanjutkan operasi militer di kawasan Timur Tengah. Trump menilai resistensi tersebut hampir menggagalkan seluruh draf perjanjian perdamaian yang telah disusun.

"Dia orang yang sangat sulit," kata Trump mengenai Netanyahu.

Sikap keras kepala Netanyahu dikhawatirkan dapat memicu serangan balik yang fatal dari Iran mengingat kapasitas pengayaan uranium Teheran yang masif. Trump mengingatkan bahwa Israel berisiko lenyap dalam waktu singkat jika konflik terus berlanjut.

"Sejujurnya, dia (Netanyahu) harusnya berterima kasih kepada kami karena telah melakukan ini (menghentikan pertempuran). Sebab jika Iran punya senjata nuklir, Israel tidak akan bertahan dalam dua jam," lanjutnya.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyambut positif laporan perdamaian ini. Dalam pernyataan resmi di akun X pada Senin, 15 Juni 2026, Indonesia menilai kesepakatan ini sebagai kemajuan signifikan bagi keamanan regional.

"Indonesia menyambut baik laporan mengenai kesepakatan yang dicapai antara Amerika Serikat dan Republik Islam Iran sebagai perkembangan positif menuju penyelesaian konflik secara admil serta kemajuan bagi perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan," tulis Kemlu RI.

Jakarta juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh negara mediator yang terlibat aktif dalam memfasilitasi dialog damai. Proses rekonsiliasi ini dianggap sebagai contoh penyelesaian sengketa yang konstruktif.

"Kami memuji upaya seluruh pihak dan mediator yang telah berkontribusi secara konstruktif dalam memfasilitasi dialog dan mendorong penyelesaian perbedaan secara damai," lanjut pernyataan tersebut.

Sebagai penutup, Pemerintah Indonesia mengimbau seluruh pihak terkait untuk menahan diri demi menjaga iklim deeskalasi yang telah terbentuk. Hubungan damai ini diharapkan terus dipelihara sesuai dengan ketentuan Piagam PBB.

"Indonesia menyerukan kepada semua pihak untuk terus menahan diri, memegang teguh komitmen mereka, dan terlibat secara konstruktif dalam dialog guna mempertahankan momentum menuju deeskalasi," tulis Kemlu RI.