Komdigi Catat Kerugian Penipuan AI Mencapai Rp 9 Triliun

Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan total kerugian finansial akibat tindak penipuan berbasis kecerdasan buatan di Indonesia telah menembus angka Rp 9,1 triliun, sebagaimana dilansir dari Detik iNET.

Dampak kejahatan siber tersebut dipaparkan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria pada forum Kaspersky Academic Summit bertajuk AI, Security & Society: What's Next for Our Digital Future.

Nezar Patria menjelaskan bahwa aksi penipuan digital terkini tidak lagi menggunakan skema sederhana, melainkan memanipulasi teknologi buatan untuk mengelabuhi korban.

"Gelombang penipuan berbasis AI yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 9,1 triliun tidaklah mengandalkan metode yang sederhana. Penipuan ini memanfaatkan elemen-elemen sintetis, seperti peniruan identitas orang terdekat dan penciptaan sosok investor fiktif, serta sistem insentif otomatis yang beroperasi dalam skala yang mustahil dicapai oleh otak manusia tanpa bantuan teknologi," terang Nezar.

Ancaman kejahatan berbasis teknologi ini juga tercatat meluas di tingkat regional. Data Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengindikasikan potensi peningkatan nilai kerugian finansial di kawasan Asia-Pasifik.

Nezar menambahkan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa kerugian akibat penipuan daring di seluruh kawasan Asia-Pasifik dapat mendekati angka USD 140 miliar pada tahun ini saja. Ini adalah angka yang mengkhawatirkan dan perlu diwaspadai bersama.

Guna menghadapi tantangan ancaman siber tersebut, pemerintah mendorong peralihan fokus rancangan sistem keamanan berbasis AI agar lebih berkeadilan dan dinamis.

Dengan adanya acara ini, Nezar berkata pertanyaan yang mesti kita jawab adalah bukan sesederhana bagaimana kita merancang keamanan berbasis AI, namun bagaimana kita dapat membangun keamanan berbasis AI yang senantiasa adaptif sekaligus berkeadilan.

Dalam kesempatan itu, Nezar memaparkan tiga langkah strategis penanganan kejahatan siber. Langkah pertama berfokus pada penguatan tata kelola keamanan secara mendasar melalui prinsip ketahanan.

"Kami menyebutnya security by design (keamanan sejak tahap perancangan)," ujarnya.

Langkah kedua menekankan perlunya jangkauan sistem deteksi hingga ke tingkat pengguna akhir di daerah pelosok. Sistem anti-penipuan dinilai harus terintegrasi langsung pada jalur transaksi masyarakat luas.

Langkah ketiga menyoroti sifat AI sebagai teknologi kegunaan ganda. Nezar mengingatkan bahwa alat pendeteksi deepfake dan rekayasa identitas berisiko disalahgunakan apabila tidak disertai pengawasan manusia serta regulasi yang kuat.

"Tidak satu pun dari strategi tersebut dapat dibangun oleh entitas tunggal. Oleh karena itu, tanggung jawab bersama menjadi hal yang mutlak. Dalam hal ini, saya mengajak para praktisi, pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menjalankan peran masing-masing sekaligus meningkatkan kolaborasi sesuai dengan kapasitas mereka," ujar Nezar.

Pemerintah menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor guna mengantisipasi perkembangan regulasi keamanan digital di masa depan.

"Kita memerlukan proses yang berkelanjutan dan kolaboratif, di mana pemerintah, industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya bersama-sama mengantisipasi kebutuhan regulasi," pungkasnya.