Komisi XIII Soroti Perlu Penguatan Imigrasi Usai Kasus Pilot Bawa 26 Kg Narkoba

Komisi XIII DPR menyoroti pentingnya penguatan tata kelola keimigrasian setelah penangkapan pilot Malaysia Airlines, Mohd Saufi bin Othman, yang diduga membawa 26 kilogram narkotika ke Indonesia.

Mohd Saufi ditangkap petugas Bea Cukai di Bandara Soekarno-Hatta setelah kedapatan membawa 14 bungkus ekstasi dan 4 gram sabu dari penerbangan Kuala Lumpur-Jakarta. Kasus ini diserahkan ke Bareskrim Polri dan Saufi kini ditahan.

Anggota Komisi XIII DPR, Rieke Diah Pitaloka, menilai fungsi imigrasi tidak hanya soal administrasi tetapi juga berperan dalam kedaulatan, pertahanan, dan keamanan negara.

"Saya selalu mengatakan bahwa imigrasi itu bukan sekadar administrasi keimigrasian. Tapi imigrasi adalah menjadi bagian dari gerbang kedaulatan Indonesia, pertahanan dan keamanan Indonesia," ujar Rieke di DPR, Senin (3/8).

Rieke menegaskan pentingnya evaluasi dan perbaikan sistem penerbitan izin tinggal, termasuk aspek digitalisasi yang berkaitan dengan kedaulatan data dan sistem digital keimigrasian.

"Bicara di dalamnya juga ada kedaulatan data, ada kedaulatan sistem digitalnya. Ini indikasi ya, silakan nanti ditindaklanjuti. Apakah kemarin carut-marut keimigrasian itu hanya persoalan misalnya tap in orang klik supaya bisa dapat izin tinggal dan seterusnya, atau ada indikasi yang cukup besar terhadap pengadaan digitalisasi keimigrasian begitu," tambahnya.

Digitalisasi imigrasi merupakan program yang tengah dijalankan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, didukung oleh Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023.

Rieke menegaskan bahwa kementerian harus berperan sebagai gerbang pengaman terhadap ancaman masuknya barang atau orang berbahaya ke Indonesia.

"Kok bisa orang dengan bawa narkotika sebanyak itu lolos begitu? Tentu ini bukan hanya tanggung jawab imigrasi ya, tetapi sekali lagi saya katakan, imigrasi itu gerbangnya, dia pagar pengamannya begitu," ujar Rieke.