Imigrasi Tabanan Tetapkan Dua Desa Jadi Desa Binaan

Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan meresmikan Desa Nyambu dan Desa Kaba-Kaba di Kecamatan Kediri sebagai Desa Binaan Imigrasi pada Senin (14/9/2026), dilansir dari Detik Travel. Langkah ini diambil guna mengantisipasi potensi kerawanan keimigrasian seiring maraknya warga negara asing yang tinggal di kawasan tersebut.

Pengawasan diperketat karena tingginya intensitas aktivitas turis maupun WNA di kedua wilayah desa tersebut. Melalui skema ini, koordinasi antara aparat Imigrasi, perangkat desa, serta masyarakat lokal bakal ditingkatkan secara berkala.

Pertugas Imigrasi Pembina Desa dijadwalkan turun langsung ke lapangan setiap satu pekan sekali. Selain melakukan sosialisasi aturan, petugas membuka jalur aduan bagi warga yang menemukan pergerakan WNA mencurigakan.

"Pertimbangannya melihat adanya potensi kerawanan, di mana di dua desa tersebut banyak warga negara asing," ujar Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tabanan, Andhika Rahadiansyah.

Mekanisme penanganan informasi dari tingkat paling bawah akan langsung diverifikasi oleh pihak berwenang sebelum ditindaklanjuti bersama tim gabungan.

"Jadi, setiap informasi dari tingkat desa dapat segera diteruskan kepada Imigrasi untuk dilakukan verifikasi. Dan apabila diperlukan, ditindaklanjuti bersama Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora)," kata Andhika.

Inisiatif ini dirancang demi memperpendek jalur birokrasi pelaporan serta mencegah tindak pelanggaran izin tinggal hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Pengembangan program pencegahan ini terus dilakukan bertahap lantaran keterbatasan jumlah personel di lapangan. Pihak imigrasi menargetkan kehadiran minimal satu petugas pembinanya di setiap desa secara menyeluruh.

"Target kami sebanyak-banyaknya, minimal ada satu petugas Imigrasi di masing-masing desa. Sekarang masih berproses, mudah-mudahan tahun depan bisa bertambah karena SDM saat ini masih minim dan dikhawatirkan tidak efektif jika dipaksakan," ujar Adhika.

Desa Nyambu dan Desa Kaba-Kaba saat ini berperan sebagai proyek percontohan awal sebelum sistem pengawasan serupa direplikasi ke area lain di Bali.