Konsumsi BBM Subsidi Melonjak Usai Harga Nonsubsidi Naik

PT Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas mencatat kenaikan signifikan pada konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Biosolar hingga Juli 2026. Lonjakan ini dipicu oleh pergeseran konsumsi masyarakat pascapenyesuaian harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Dex Series.

Pergeseran perilaku konsumen terjadi di hampir seluruh wilayah operasional sejak penyesuaian harga BBM jenis bahan bakar umum pada 18 April 2026. Hal tersebut mendorong penurunan penjualan BBM nonsubsidi secara drastis.

"Saat ini terjadi peningkatan (konsumsi Pertalite) hampir 9,4 persen hanya di bulan Juli saja," ungkap Director of Regional Marketing at PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Eko Ricky Susanto dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII.

Eko menjelaskan bahwa porsi Pertalite terhadap total konsumsi bensin nasional melonjak dari 75 persen pada periode Januari–Mei menjadi 80 persen. Kondisi tersebut berdampak langsung pada penurunan volume penjualan produk Pertamax Series.

"Kalau secara komposisi perubahannya pada saat periode Januari-Mei, kondisi untuk produk Pertalite JKBP secara komposisi sekitar 75 persen, saat ini sudah bergeser ke 80 persen. Jadi hampir 5 persen komposisi BBM gasoil sudah bergeser kepada BBM PSO," lanjut Eko.

Penurunan permintaan BBM nonsubsidi jenis Dexlite dan Pertamina Dex tercatat mencapai 6,4 persen. Sementara itu, volume konsumsi Biosolar justru melonjak 13,9 persen pada Juli 2026 karena mulai dimanfaatkan oleh sektor kendaraan industri.

"Pengaruhnya terhadap produk Dex series, Dexlite, maupun Pertadex itu juga terjadi penurunan hampir 6,4 persen," jelas Eko.

Kenaikan konsumsi BBM bersubsidi ini memicu penyesuaian distribusi operasional Pertamina untuk memastikan stok di seluruh jaringan SPBU tetap terjaga.

"Saat ini terjadi peningkatan konsumsi BBM, khususnya produk BBM PSO Pertalite maupun JBT Biosolar," ujar Eko, dikutip dari Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII yang disiarkan Youtube DPR RI (22/7/2026).

Dampak pergeseran ini turut menekan penjualan bahan bakar nonsubsidi jenis utama di berbagai daerah secara konsisten selama beberapa bulan terakhir.

"Produk-produk BBM JBU, khususnya Pertamax Series, terjadi penurunan hampir 18 persen dibandingkan periode sebelumnya," kata Eko.

Pihak industri juga mulai mengalihkan pasokan bahan bakar armada operasional mereka ke SPBU penyedia BBM bersubsidi.

"Ada beberapa sektor kendaraan yang didominasi industri mulai mengisi ke Biosolar di SPBU," ujarnya.

Berdasarkan data BPH Migas hingga 30 Juni 2026, realisasi penyaluran Solar subsidi telah mencapai 9,48 juta kiloliter (KL) atau 50,85 persen dari total kuota APBN sebesar 18,64 juta KL. Untuk Pertalite, penyaluran tercatat sebesar 13,96 juta KL atau 47,68 persen dari kuota 29,27 juta KL.

"Di mana untuk penyaluran distribusi Minyak Solar itu realisasinya mencapai 9,48 juta KL atau naik posisinya adalah tersalur 50,85% dari kuota yang ditetapkan oleh pemerintah 18,64 juta KL," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, dikutip Senin (20/7/2026).

Kenaikan beban penyaluran BBM bersubsidi ini dikonfirmasi terjadi tepat setelah kebijakan harga baru untuk jenis BBM nonsubsidi diberlakukan.

"Sementara untuk JBKP jenis Pertalite RON 90, realisasi penyaluran mencapai 13,96 juta KL atau setara 47,68% dari kuota yang ditetapkan dalam APBN 29,27 juta KL," bebernya.

BPH Migas menanggulangi potensi penipisan kuota dengan memperketat pengawasan melalui 25 perjanjian kerja sama dengan pemerintah daerah serta memblokir 307.107 QR Code yang terindikasi disalahgunakan.

"Posisi kenaikan saat ini memang di sektor Solar, ini pasca kenaikan jenis bahan bakar umum baik itu Dex series dan kemudian Pertamax dan lain-lain, itu terjadi kenaikan di mana masyarakat cenderung yang semula menggunakan BBM non-subsidi beralih menjadi subsidi," lanjutnya.

Upaya penertiban distribusi digital terus ditingkatkan guna mencegah kebocoran alokasi kuota hingga akhir tahun anggaran.

"Kita juga terus melakukan optimalisasi agar supaya distribusi BBM subsidi tepat sasaran, itu kita melakukan pemblokiran hampir 307.107 QR Code. Dan ini kontinu terus bergerak dan naik karena adanya QR Code yang diproduksi dari ilegal," tandasnya.

Komposisi konsumsi bensin nasional secara keseluruhan mencatat Pertalite menguasai 80,3 persen, Pertamax 18,8 persen, Pertamax Turbo 0,7 persen, dan Pertamax Green 0,2 persen pada Juli 2026.

"Kalau secara komposisi perubahannya pada saat periode Januari-Mei kondisi untuk produk JBKP Pertalite secara komposisi sekitar 75%, saat ini sudah bergeser ke 80%. Jadi hampir 5% komposisi BBM gasoline itu sudah bergeser ke BBM PSO," ungkapnya.

Penurunan minat konsumen pada lini produk Pertamax selaras dengan angka lonjakan permintaan bahan bakar bersubsidi di seluruh wilayah.

"Dampaknya adalah saat ini produk-produk BBM JBU khususnya Pertamax series terjadi penurunan hampir 18% dibandingkan periode sebelumnya," katanya.

Pertamina Patra Niaga memastikan pemantauan harian terus dilakukan dan akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM serta BPH Migas apabila penyaluran mendekati kuota APBN.

"Pertamina tetap menjaga penyaluran Pertalite supaya tepat sasaran dan sesuai penugasan dari pemerintah termasuk memonitor dan mengevaluasi penyaluran secara harian," katanya kepada Bisnis, Rabu (22/7/2026).

Langkah strategis lanjutan akan diputuskan bersama regulator jika tren peningkatan konsumsi berlanjut hingga akhir tahun.

"Pertamina selalu berkoordinasi dengan pemerintah, Kementerian ESDM, dan BPH Migas untuk menentukan langkah strategis yang diambil," katanya.

Perubahan pola konsumsi energi masyarakat ini dipicu oleh selisih harga yang signifikan, di mana harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax sempat menyentuh angka Rp16.250 hingga Rp17.000 per liter di beberapa daerah sejak Juni 2026.

"Sejak Pertamina melakukan penyesuaian harga khususnya BBM JBU per 18 April yang lalu, telah terjadi perubahan perilaku konsumen untuk konsumsi BBM yang saat ini terjadi peningkatan konsumsi BBM khususnya produk BBM PSO baik itu Pertalite maupun Biosolar," ujarnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XII DPR RI pekan lalu.