Korban Meninggal Gempa NTT Bertambah Menjadi 71 Orang

Jumlah korban jiwa akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 15 Agustus 2026 bertambah menjadi 71 orang hingga Rabu (19/8/2026). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat penambahan satu korban meninggal dunia tersebut berasal dari Kabupaten Nagekeo.

Selain mencatat penambahan korban meninggal, BNPB melaporkan sebanyak 59.647 warga di seluruh wilayah NTT saat ini mengungsi, dengan konsentrasi pengungsi terbanyak berada di Kabupaten Manggarai. Penyaluran bantuan logistik terus digencarkan meski tim di lapangan menghadapi tantangan kondisi geografis Flores serta banyaknya warga yang mengungsi secara mandiri di berbagai titik.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menjelaskan bahwa total barang bantuan yang telah terkirim mencapai 398 ton sejak 15 hingga 18 Agustus 2026. Penyaluran tersebut mencakup 165 ton logistik yang didistribusikan melalui jalur udara per Selasa (18/8) pukul 18.00 WIB, di samping pengoptimalan moda transportasi darat dan laut.

"Jumlah korban bertambah satu orang menjadi 71 yaitu di Kabupaten Nagekeo. Kami dari pemerintah mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya keluarga kita, juga memastikan bantuan terus terdistribusi bagi masyarakat yang saat ini ada di tempat-tempat pengungsian maupun daerah terdampak," kata Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Pemerintah memastikan pemenuhan kebutuhan dasar penyintas gempa seperti makanan, air bersih, tenda, matras, selimut, sanitasi, hingga kebutuhan kelompok rentan terus berjalan di lokasi pengungsian.

"Kami juga mengalami kendala yakni karakter geografis di Flores yang saat ini sulit dijangkau. Oleh karena itu bantuan disalurkan secara bertahap dan menyesuaikan kondisi akses dari kecamatan sampai ke titik pengungsian. Optimasi transportasi laut juga digunakan untuk menjangkau wilayah yang membutuhkan dukungan logistik dalam jumlah yang cukup besar," ujar Berton SP Panjaitan.

Hambatan pendataan juga terjadi akibat pergerakan warga yang memilih bertahan di luar rumah karena kekhawatiran akan gempa susulan serta kerusakan bangunan.

"Karena kami memang butuh waktu untuk mendata, juga akses ke desa-desa tidak mudah karena kondisi jalan yang labil. Namun penanganan pengungsi saat ini menjadi fokus utama kami karena sebagian masyarakat memilih tidak kembali ke rumah karena rusak dan khawatir akan adanya gempa susulan," paparnya Berton SP Panjaitan.

Tim BNPB memprioritaskan penjangkauan seluruh titik pengungsian agar distribusi logistik tidak terhambat.

"Kami memastikan kebutuhan dasar seperti makanan dan air bersih, tenda, matras dan selimut, sanitasi dan kebersihan, kebutuhan kelompok rentan terpenuhi. Penanganan pengungsi juga tidak hanya dilakukan di satu lokasi terpusat karena masyarakat yang menjadi korban masih tersebar di berbagai titik," tuturnya Berton SP Panjaitan.

Guna menangani masalah tempat tinggal warga yang rusak, pemerintah menyiapkan skema bantuan keuangan dan hunian berdasarkan tingkat kerusakan bangunan setelah proses verifikasi data selesai. Bagi pemilik rumah rusak ringan, pemerintah mengalokasikan bantuan Rp15 juta, sedangkan rumah rusak sedang menerima Rp30 juta. Untuk warga dengan rumah rusak berat, pemerintah menyediakan pembangunan hunian tetap (huntap) serta hunian sementara (huntara) atau Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp600 ribu.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan bahwa warga dengan kondisi rumah rusak berat dapat memilih antara menempati huntara atau menerima DTH untuk menyewa tempat tinggal selama menunggu pembangunan hunian permanen.

"Pemerintah menyiapkan skema bantuan perbaikan rumah bagi warga terdampak. Untuk rumah dengan kategori rusak ringan, BNPB akan memberikan dukungan sebesar Rp15 juta, sedangkan rumah rusak sedang mendapatkan dukungan sebesar Rp30 juta," kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam keterangan resminya di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Verifikasi pendataan dilakukan secara mendalam untuk mencegah terjadinya data ganda atau kekeliruan penetapan kategori kerusakan bangunan di lokasi bencana.

"Bagi warga yang rumahnya rusak berat, misal rumahnya hancur akan dibangunkan hunian sementara untuk tempat tinggal sambil menunggu hunian permanen atau diberikan dana tunggu hunian," ucap Letjen TNI Suharyanto.

BNPB mendorong pembentukan satuan tugas percepatan penanganan darurat di setiap kabupaten dan kota terdampak guna memperkuat koordinasi antarinstansi di daerah.

"Pendataan harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan sesuai dengan kondisi kerusakan rumahnya. Oleh karena itu, sinergi seluruh unsur di daerah sangat penting agar proses ini berjalan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Letjen TNI Suharyanto.