KPK Segel Ruang Kerja Bupati dan Kadis PUPR Lombok Barat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyegel ruang kerja Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Barat Lalu Ratnawi di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pada Senin, 20 Juli 2026.

Langkah penyegelan di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Lombok Barat tersebut dilakukan beberapa jam setelah tim penyidik menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Gerung, Lombok Barat. Penyidikan ini diduga berkaitan dengan proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Barat.

Pimpinan lembaga antirasuah telah membenarkan adanya tindakan penindakan di wilayah tersebut.

"Benar," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi pada Senin.

Pihak kepolisian daerah menyatakan belum menerima laporan detail mengenai pelaksanaan operasi penindakan yang dilakukan oleh tim komisi antirasuah di wilayah hukumnya.

"Saya belum dapat informasi, mungkin bisa dikonfirmasi dengan KPK," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Nusa Tenggara Barat Komisaris Besar Muhammad Kholid.

Seorang pegawai Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menyebutkan lima orang diamankan dalam operasi tersebut, termasuk Bupati Lalu Ahmad Zaini. Seluruh pihak yang ditangkap dijadwalkan terbang ke Jakarta pada Senin sore untuk menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum mereka.

Mengenai kabar penangkapan Kepala Dinas PUPR, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memberikan penjelasan mengenai keberadaan pejabat bersangkutan saat operasi berlangsung.

"Kami belum bisa menyampaikan informasi apa pun. Sebaiknya kita menunggu keterangan resmi dari pihak yang melakukan kegiatan ini," kata Sekretaris Daerah Lombok Barat Akhmad Saikhu di Lombok Barat, dilansir dari Antara.

Sekda menambahkan bahwa Kepala Dinas PUPR saat ini tidak berada di lokasi perkantoran Pemkab.

"Kadis PU yang jelas sedang melaksanakan diklat di asrama BPSDM NTB," tutur Saikhu.

Selain keberadaan Kepala Dinas PUPR di BPSDM NTB, sejumlah jajaran Dinas PUPR Lombok Barat juga dilaporkan sedang mengikuti kegiatan visitasi di Bali.