KPK Tangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam OTT

Anom Widiyantoro, Bupati Pemalang, menjadi kepala daerah ke-12 yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) sepanjang tahun 2026.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi penangkapan tersebut pada Rabu (29/7), tapi belum mengungkap kasus yang menjerat Anom maupun jumlah orang yang turut diamankan dalam OTT itu.

Anom resmi menjabat sebagai Bupati Pemalang sejak 20 Februari 2025 setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Ia berpasangan dengan Nurkholes dan mendapat dukungan koalisi Partai Golkar, Perindo, PSI, Gelora, dan Partai Buruh.

Lahir pada 20 Maret 1970 di Jawa Barat, Anom menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Cimahi dan Bandung. Ia menamatkan S1 Manajemen Keuangan di Universitas Diponegoro Semarang pada 1996 dan S2 Magister Ekonomi & Bisnis di Universitas Padjadjaran Bandung pada 2005.

Anom memiliki pengalaman panjang di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dari 1996 hingga 2021, ia menduduki berbagai posisi mulai dari staf ahli hingga general manajer di PT WIKA. Pada 2021-2024, ia menjabat Direktur Keuangan Human Capital dan Manajemen Risiko di PT Hotel Indonesia Property.

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetorkan ke KPK, Anom tercatat memiliki harta sebesar Rp21,3 miliar.

Penangkapan Anom menambah daftar kepala daerah yang ditangkap KPK sepanjang 2026. Sebelumnya, sudah ada 11 kepala daerah yang diamankan dalam operasi senyap, dengan modus korupsi beragam seperti suap, pemerasan, dan gratifikasi.

Daftar kepala daerah yang diproses hukum KPK antara lain Wali Kota Madiun Maidi, Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo, Bupati Muara Enim Edison, Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.