Krisis Geopolitik Esktrem dan Pembengkakan Utang Militer Hantui Israel

Israel menghadapi krisis keuangan dan keamanan yang kian memuncak akibat pembengkakan utang militer serta meningkatnya eskalasi ketegangan geopolitik dengan Iran, Suriah, dan Turki pada Agustus 2026. Kementerian Keuangan Israel mencatat utang nasional negara tersebut melonjak hingga 1,4 triliun shekel atau sekitar 480 miliar dolar AS, naik tajam dari posisi sebelum Oktober 2023 yang sebesar 1,07 triliun shekel. Peningkatan biaya operasi militer di berbagai front menyebabkan beban anggaran belanja pertahanan melonjak melebihi 8 persen dari produk domestik bruto. Laporan Bank of Israel memperkirakan pengeluaran konflik di Gaza, Lebanon, dan Suriah mencapai 350 miliar shekel antara tahun 2023 hingga 2026, di luar tambahan dana perang dan eskalasi dengan Iran.

"Sayangnya, tidak ada keuntungan elektoral sama sekali dalam membahas ekonomi," ujar Yossi Mekelberg, Associate Fellow di Chatham House.

Mekelberg menilai bahwa para politisi berasumsi para pemilih jauh lebih tertarik mendengar retorika nasionalistik umum menjelang pemilu ketimbang pembahasan utang negara. "Hal itu tidak akan mengubah perolehan kursi parlemen, bahkan untuk beberapa kursi sekalipun. Tidak banyak pemahaman mengenai cara kerja utang, atau bahkan besarnya biaya untuk melayani utang tersebut. Sebaliknya, para politisi berasumsi bahwa pemilih jauh lebih tertarik mendengar retorika nasionalistik yang umum, sehingga itulah yang mereka sajikan," ujar Yossi Mekelberg, Associate Fellow di Chatham House.

Di sisi lain, eskalasi militer meningkat setelah Iran mengancam akan memblokir seluruh akses ekspor minyak melalui Selat Hormuz dan Teluk Persia jika negara tetangga mendukung strategi isolasi ekonomi yang digalang Amerika Serikat. Ancaman tersebut disampaikan merespons seruan Amerika Serikat yang mengajak sekutu global menjalankan operasi isolasi ekonomi terhadap Teheran.

Sementara itu, militer Israel terus melanjutkan operasi di Suriah selatan dan mengakui serangan drone terhadap sebuah kendaraan di Beit Jinn dekat Dataran Tinggi Golan yang memicu kecaman dari Kementerian Luar Negeri Suriah. "Kami memantau perubahan di front Suriah. Kami tidak akan membiarkan kekuatan musuh membangun posisi di perbatasan kami," ujar Eyal Zamir, Kepala Staf Pasukan Pertahanan Israel Letnan Jenderal. Kondisi geopolitik kawasan juga dipengaruhi oleh penguatan industri pertahanan Turki, termasuk pengembangan drone Bayraktar Kizilelma, ANKA III, dan jet tempur KAAN yang diproyeksikan mulai beroperasi bertahap pada 2029.

Perkembangan kekuatan udara tersebut dinilai memberi potensi bagi Turki untuk menjadi kekuatan militer terdepan yang mengubah peta stabilitas di kawasan.

"Pembenaran yang dinyatakan untuk melindungi minoritas menjadi semakin tidak kredibel, terutama setelah stabilitas ditegakkan di utara dan berbagai kelompok etnis diintegrasikan ke dalam pemerintahan dan angkatan bersenjata," ujar Batu. Ia menambahkan bahwa Israel berupaya mencari dalih untuk melemahkan tatanan politik baru di Suriah yang didukung oleh Turki. "Hal ini memberikan potensi bagi Türkiye untuk menjadi kekuatan udara terdepan di kawasan tersebut dan akan menghadapkan Israel pada realitas regional yang belum pernah mereka alami sebelumnya," ujar Batu.

Langkah operasi militer Israel di Suriah selatan tetap berjalan seiring klaim pimpinan militer untuk mempertahankan zona keamanan terdemiliterisasi di perbatasan.