Menkeu Purbaya Kejar Pajak Rp5 Triliun dari 40 Perusahaan Baja

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengejar potensi penerimaan pajak sebesar Rp5 triliun dari 40 perusahaan baja yang diduga melakukan pengemplangan pajak, termasuk manipulasi bahan bangunan dan operasional.

Hingga saat ini, baru satu perusahaan yang diperiksa dan hasilnya menunjukkan potensi kebocoran pajak yang besar. Pemerintah juga menemukan banyak barang impor ilegal yang beredar di pasar umum.

Purbaya mengungkapkan bahwa satu perusahaan saja berpotensi menyumbang pajak hingga Rp1 triliun dalam tiga tahun terakhir.

"Satu perusahaan itu aja sampai 1 triliun lo dapatnya loh sebetulnya. Kemarin saya datang itu. Satu tahun ya?

Tiga tahun. Tiga tahun lah," ujar Purbaya.

Purbaya menyatakan bahwa potensi penerimaan berasal dari berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pelanggaran terkait impor.

"PPH, PPN, apa semuanya. Impor-impornya juga bohong. Semuanya itu. Jadi kan kita beresin yang betul," tambahnya.

Menkeu juga mengungkap adanya dugaan keterlibatan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang memuluskan perusahaan nakal tersebut agar lolos dari pemeriksaan pajak selama puluhan tahun.

"Fakta bahwa ada perusahaan seperti itu puluhan tahun beroperasi dan nggak ketahuan berarti ada yang main memang," ujar Purbaya.

Ia menegaskan bahwa pegawai pajak yang terlibat akan dipecat dalam waktu dekat.

"Iya dalam waktu dekat dipecatin," kata Purbaya.

Selain menindak perusahaan baja, Kementerian Keuangan juga akan memperketat penanganan impor ilegal yang selama ini belum ditangani serius.

Purbaya menyebutkan proses perpajakan yang masih lambat menjadi kendala dalam penagihan utang pajak dari perusahaan-perusahaan tersebut.

"Sudah dihitung utang pajaknya berapa. Lagi nagih-nagihin. Kendalanya ya di pajak masih lambat aja," ujar Purbaya.