Parlemen Iran Menyebut Nota Kesepahaman dengan Amerika Serikat sebagai Bukti Kekalahan

Ketua Parlemen Iran Mohammad Ghalibaf menyatakan nota kesepahaman 14 poin yang baru ditandatangani dengan Amerika Serikat merupakan bentuk kekalahan diplomatik bagi Washington. Penegasan tersebut disampaikan dalam sebuah wawancara televisi yang disiarkan media RT pada Jumat (19/6/2026), menyusul penandatanganan kesepakatan digital oleh kedua kepala negara pada Rabu malam.

Pihak Teheran menilai dokumen tersebut memuat banyak konsesi dari pihak Amerika Serikat. Beberapa poin krusial meliputi pencabutan blokade laut di Selat Hormuz, pelonggaran sanksi ekspor minyak, pemulihan akses dana yang dibekukan, hingga rencana rekonstruksi ekonomi senilai minimal US$300 miliar yang didukung Washington.

Sebagai timbal balik, Iran bakal mengatur kembali kelancaran navigasi di Selat Hormuz. Meski demikian, pihak otoritas Iran memberikan sinyal bahwa pengelolaan jalur air strategis tersebut tidak akan kembali seperti masa sebelum konflik meletus.

"Perjanjian tersebut merupakan catatan kegagalan AS," kata ketua parlemen Iran dan kepala negosiator dalam pembicaraan tersebut, Mohammad Ghalibaf, menggambarkan memorandum tersebut sebagai bukti penyerahan AS, dalam sebuah wawancara television, dimuat RT, Jumat (19/6/2026).

Ghalibaf meyakini masyarakat internasional akan melihat isi kesepakatan tersebut secara objektif.

"Orang-orang akan melihatnya dan menilainya," tambahnya.

Terkait operasional jalur laut, Iran bersikeras mempertahankan hak kedaulatan penuh atas wilayah Selat Hormuz. Retribusi atas layanan navigasi internasional rencananya akan diberlakukan oleh pemerintah setempat.

"Saya tekankan kembali bahwa Selat Hormuz tidak akan pernah kembali seperti kondisi sebelumnya," kata Ghalibaf lagi.

Kebijakan penarikan biaya jasa navigasi ini dipandang sebagai bentuk penegasan kuasa penuh Teheran di kawasan perairan tersebut.

"Iran mempunyai hak kedaulatan atas Selat Hormuz, dan tentu saja, kami akan menerima bayaran atas layanan tersebut," tambahnya.

Sementara itu, regulasi teknis mengenai tata kelola Selat Hormuz kini sedang digodok oleh kementerian terkait. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei menjelaskan bahwa penyusunan kerangka kerja ini turut melibatkan konsultasi intensif dengan pihak Oman sebagaimana mandat di dalam nota kesepahaman.

Selain masalah perairan, dokumen tersebut juga mengatur situasi keamanan di Lebanon. Nota kesepahaman menegaskan bahwa kelanjutan serangan oleh rezim Israel akan langsung dikategorikan sebagai pelanggaran komitmen dari pihak sekutu.

Kesepakatan ini mengawali masa negosiasi formal selama 60 hari ke depan untuk merumuskan perjanjian perdamaian final. CNBC Indonesia melaporkan kedua negara dijadwalkan membahas kelanjutan program nuklir, pembebasan aset, hingga draf penyelesaian akhir yang nantinya disahkan oleh Dewan Keamanan PBB.