PB PGRI Desak Persatuan Guru dan Evaluasi Dualisme Organisasi

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) mendesak penguatan soliditas di kalangan tenaga pendidik guna mengantisipasi perpecahan akibat perbedaan status kepegawaian dan dinamika dualisme organisasi dalam rangkaian konferensi kerja yang berlangsung pada 18 hingga 20 Juni 2026.

Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PGRI Teguh Sumarno menilai perbedaan status antara Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan guru honorer berpotensi memicu pengelompokan yang berkepanjangan.

"Sekarang guru-guru ini berkubu-kubu, ada ASN, PPPK, dan guru paruh waktu. Kalau PB PGRI, pengurus provinsi hingga kabupaten/kota tidak tanggap, maka kubu-kubu ini akan berkepanjangan," ujar Teguh Sumarno, Ketua Umum PB PGRI.

Pihaknya juga memperingatkan seluruh jajaran pengurus untuk serius mengantisipasi potensi adu domba dari pihak tertentu yang dapat melemahkan solidaritas profesi guru.

"Apabila kami dari PB PGRI tidak serius mengantisipasi persoalan tersebut, kalian akan berdosa. Saya berharap tidak ada lagi kubu-kubuan di kalangan guru," tegas Teguh Sumarno.

Ia menambahkan bahwa organisasi harus menjadi wadah penyalur aspirasi yang aman bagi para guru, terutama dalam menghadapi tekanan birokrasi.

"Guru sudah tidak berani berteriak menyampaikan aspirasi. Guru tidak berani menentang birokrasi. Hanya melalui PGRI suara dan hati nurani mereka bisa diperjuangkan untuk mewujudkan kehidupan guru yang lebih baik," katanya.

Melalui forum nasional tersebut, kesejahteraan sosial dan ekonomi guru di wilayah terpencil, kepulauan, serta daerah pegunungan turut menjadi fokus perhatian utama.

"Insya Allah, dengan kehadiran pengurus PB PRGI saat ini dan melalui Konkernas PGRI, kita bisa membawa perubahan bagi para guru. Kalau PGRI jujur dan adil, masyarakat Indonesia bisa makmur," ujarnya.

Teguh juga menyoroti masalah keterlambatan pembayaran honor guru paruh waktu yang masih sering terjadi di lapangan.

"Bagaimana seorang guru mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik jika honornya saja tidak diperhatikan dan baru dibayarkan setiap tiga bulan sekali?" katanya.

Sementara itu, pelaksanaan agenda organisasi di tingkat daerah juga menekankan kepatuhan terhadap konstitusi demi menjaga kebersamaan anggota.

"Melalui konferensi kerja ini, kami ingin terus menjaga kekompakan organisasi. PGRI harus tetap solid dan solider, saling membantu, serta mengedepankan semangat kekeluargaan dalam menjalankan roda organisasi," ujar Dian Mahsunah, Ketua III PB PGRI.

Dian menjelaskan bahwa penyelesaian segala dinamika internal organisasi harus selalu berpedoman pada forum tertinggi yang sah.

"Semua proses organisasi telah diatur secara jelas dalam konstitusi PGRI, mulai dari tingkat cabang hingga kongres sebagai forum tertinggi organisasi. Karena itu, setiap dinamika yang terjadi harus diselesaikan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan," katanya.

Di tingkat wilayah, Wakil Ketua I PGRI Sumatera Selatan Lukman Haris memaparkan bahwa Konkerprov I di Palembang mengevaluasi program kerja serta merumuskan sikap terhadap isu dualisme kepengurusan.

"Agenda utama konferensi ini adalah mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahun 2025, menyusun program kerja tahun 2026, serta merumuskan pernyataan sikap terkait kondisi pendidikan dan organisasi di Sumatera Selatan," ujarnya.

Pertemuan yang dihadiri 110 peserta dari 17 kabupaten/kota tersebut menjadi wadah untuk menampung laporan langsung mengenai kondisi pendidikan di daerah.

"Dari laporan dan pandangan umum yang disampaikan peserta, banyak informasi terkait kondisi organisasi dan pendidikan di daerah masing-masing yang menjadi bahan evaluasi bersama," katanya.

Lukman menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak dualisme kepengurusan yang dinilai memicu kesalahpahaman di masyarakat dan anggota.

"Yang kami khawatirkan adalah munculnya kebingungan di kalangan guru dan masyarakat. Bagi mereka yang memahami hukum organisasi tentu bisa membedakan, tetapi bagi sebagian besar anggota dan masyarakat awam kondisi ini dapat menimbulkan kesalahpahaman," ungkap Lukman Haris.

Ia mengimbau agar seluruh anggota tidak terprovokasi oleh isu eksternal dan tetap fokus pada aturan hukum organisasi yang sedang berjalan.

"Kami berharap seluruh anggota tetap menjaga persatuan dan soliditas organisasi. Jangan sampai ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan di luar organisasi," tegas Lukman Haris.