DPR Audiensi Bersama Guru Honorer Bahas Status Non ASN 2027

Pimpinan DPR RI menerima audiensi perwakilan guru honorer dari Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026). Pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa ini membahas kepastian status guru non-ASN setelah ketentuan penataan tenaga honorer berakhir pada 31 Desember 2026.

Wakil Ketua FAGRI Amiruddin menyatakan para guru mendatangi DPR karena minimnya kejelasan skema perlindungan status untuk tahun 2027. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026, masa berlaku penataan yang ada saat ini hanya membatasi kepastian hingga akhir tahun 2026.

“Dibahas terkait kepastian status guru non-ASN. Jadi kami tahun ini sebenarnya menanti-nanti kabar kepastian guru non-ASN. Karena sebelumnya di SE nomor 7 tahun 2026, nah kami diberi kepastian itu hanya sampai tanggal 31 Desember 2026,” kata Amiruddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

Amiruddin menambahkan bahwa isu di publik belakangan ini hanya terfokus pada skema PPPK paruh waktu dan penuh waktu tanpa menyebutkan nasib posisi guru non-ASN.

“Nah kita tunggu-tunggu kabar kepastian untuk kita. Namun, ketika ramai di media minggu-minggu kemarin itu hanya ada kabar tentang PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu saja. Sementara kami guru non-ASN tidak disebut,” ujarnya.

Forum tersebut secara resmi meminta DPR mengawal arah kebijakan masa depan para guru honorer agar tidak terbengkalai pada 2027.

“Nah makanya kami datang ke sini bertujuan untuk meminta kepastian tersebut, akan seperti apa nanti kami di tahun 2027. Seperti itu,” kata Amiruddin.

Sementara itu, Ketua FAGRI Ahmad Farwiz Nasution mengapresiasi pimpinan DPR yang menyambut aspirasi serta memberikan masukan mengenai penuntasan persoalan tenaga non-ASN.

“Alhamdulillah kami diterima baik oleh pimpinan DPR RI, Prof. Sufmi Dasco dan juga bapak Saan Mustopa yang telah banyak memberikan masukan serta diskusi,” kata Ahmad.

Ahmad berharap proses penataan guru honorer non-ASN diselesaikan sepenuhnya tahun ini agar tidak ada lagi keraguan status di masa mendatang.

“Sekiranya penuntasan honorer non-ASN pada tahun ini dapat dilaksanakan dengan baik,” ujarnya.

Dalam audiensi tersebut, pimpinan DPR menyatakan komitmennya untuk membantu penyelesaian status guru honorer merujuk pada Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 dengan cut-off 2024 yang mencakup 172.323 orang.

“Yang disampaikan oleh pimpinan DPR tadi mereka siap untuk menyelesaikan dan memenuhi daripada surat edaran Kemendikdasmen nomor 7 tahun 2026 yang mana cut-off 2024 yang mana pada saat ini berjumlah 172.323 orang,” kata Ahmad.

Pihak FAGRI menyampaikan rasa terima kasih atas respons positif yang diberikan pimpinan dewan dalam audiensi tersebut.

“Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini,” tuturnya.

Ahmad mengimbau seluruh guru non-ASN di Indonesia untuk terus mengawal formulasi kebijakan yang tengah disiapkan pimpinan DPR bersama pemerintah.

“Mudah-mudahan dapat terealisasi segera dan saya sampaikan kepada kawan-kawan setanah air non-ASN dengan adanya forum ini kami harap dapat menerima nantinya apa-apa saja yang akan diformulasi oleh pimpinan DPR,” sambung Ahmad.