DPR dan Pemerintah Sepakati Finalisasi Status Guru PPPK

Dewan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah merampungkan pembahasan finalisasi status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dalam rapat koordinasi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Seperti dilansir dari Detik Finance, pertemuan strategis tersebut dihadiri pimpinan DPR beserta jajaran menteri dan wakil menteri teknis untuk membahas kepastian status PPPK paruh waktu, guru madrasah negeri, hingga guru TK.

"Nah oleh karena itu pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS dengan Kemendiknasmen termasuk guru madrasah negeri dan guru TK," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Data pemerintah mencatat saat ini ada 955.245 guru berstatus PPPK serta 231.246 guru PPPK paruh waktu. Selain penataan status, pemerintah memproyeksikan kebutuhan guru nasional tahun ini mencapai 526.689 formasi.

"Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Pimpinan tadi, bahwa untuk PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga, akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di 2027 awal 2027," terang Menteri PAN-RB Rini Widiyantini.

Kebutuhan formasi guru nasional juga dialokasikan untuk menunjang program sarana pendidikan strategis pemerintah di berbagai daerah.

"Kemudian juga nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi dan juga Sekolah Garuda," kata Rini Widiyantini.

Dari sisi anggaran, Kementerian Keuangan memastikan skema pengangkatan serta pemindahan status kepegawaian ini tidak mengganggu ketahanan anggaran negara karena telah melalui perhitungan simulasi.

"Jadi, langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap menjaga di 2,4% defisitnya. Jadi, kita sudah hitung semua, dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal," terang Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.