Pemerintah Gunakan Dana Desa untuk Bayar Utang Koperasi Merah Putih

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pembayaran kewajiban utang Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebesar Rp 240 triliun disisihkan dari Dana Desa, sebagaimana dilansir dari Detik Finance pada Senin (7/9/2026).

Skema pembayaran kewajiban pembiayaan tersebut dilakukan secara dicicil dengan besaran Rp 40 triliun setiap tahun hingga jatuh tempo pada September 2026.

Pemerintah telah menyiapkan alokasi dana tersebut agar proses pencairan tidak mengganggu stabilitas sektor perbankan nasional.

"Iya (dana desa), dari uang yang disiapkan dari sebagian dari dana desa. (Dananya) siap, kita siapkan. Kita sisihkan sebelumnya kan," ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (7/9/2026).

Kementerian Keuangan kini tengah menuntaskan seluruh mekanisme administratif pembayaran guna meminimalkan risiko hukum serta menjaga kelancaran operasional perbankan yang terlibat dalam program KDKMP.

"Sudah, tinggal dibayar. Cuman kita masih nunggu prosedur yang clear jangan sampai ada kesalahan di prosedur kita nanti. Tapi udah siap semua.Jadi, perbankan-nya nggak akan terganggu gara-gara koperasi desa merah putih," jelas Purbaya.

Pihaknya menekankan ketelitian prosedur menjadi prioritas utama pemerintah dalam mengeksekusi pembayaran tersebut.

"Clear-nya jangan sampai di penjara gitu, jangan salah-salah prosedur," tambah ia.

Sebelumnya, kepastian mengenai ketepatan waktu pembayaran cicilan pinjaman program KDKMP telah disampaikan oleh pemerintah demi menjaga ketahanan sistem keuangan.

"Kita setiap bayar Rp 40 triliun cicilan juga dengan kesiapan perbankan. Jadi, enggak ada keterlambatan pembayaran cicilan pemerintah. Kita harus menjaga kondisi sistem perbankan kita," ujar Purbaya di Mahkamah Agung, Jakarta, Rabu (2/9/2026).