Pemerintah Batasi BBM Subsidi untuk Kelompok Desil 10

Pemerintah menyiapkan skema pembatasan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi khusus untuk kelompok masyarakat mampu atau desil 10 dalam beberapa bulan ke depan guna memastikan subsidi lebih tepat sasaran. Kebijakan ini juga berdampak pada pemangkasan kuota BBM subsidi tahun 2027 hingga 58 persen menjadi 20,09 juta kiloliter.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa langkah uji coba pembatasan tersebut dilakukan untuk menata penyaluran energi bersubsidi tanpa bermaksud memperketat masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan ini diperkirakan mampu menghemat anggaran subsidi hingga 10 persen dari total alokasi yang disiapkan.

Pemerintah mencatat anggaran subsidi energi pada RAPBN 2027 mencapai Rp272,95 triliun, sehingga potensi penghematan berada di kisaran Rp27,3 triliun. Angka penghematan tersebut masih terus dihitung seiring penyiapan teknis pelaksanaan di lapangan.

"Yang pertama diluruskan harga nggak naik ya kata Pak Bahlil (Menteri ESDM). Cuman kan waktu di DPR, tahun lalu ya kalau nggak salah di DPR kan saya diperintah untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Penyesuaian kuota juga mempertimbangkan evaluasi konsumsi tahunan, mengingat alokasi subsidi BBM tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 48 juta kiloliter. Pembatasan akses bagi golongan terkaya diharapkan dapat mengembalikan fungsi subsidi kepada masyarakat miskin.

"Kita akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa sih. Kalau let's say desil 10 saya stop nggak boleh beli Pertalite gimana dampaknya ke ekonominya," tutur Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pemerintah terus mematangkan mekanisme penyaluran Pertalite agar tepat sasaran sesuai hasil kajian teknologi yang disiapkan Pertamina. Pelaksanaan pengetatan BBM jenis Pertalite ini menjadi dasar utama pengurangan kuota subsidi pada tahun anggaran 2027.

"Enggak, enggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti supaya tepat sasaran," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan juga menegaskan uji coba aturan baru ini akan menyasar kelompok desil 10 terlebih dahulu untuk melihat respons pasar serta efektivitas penghematan anggaran.

"Nanti ada penghematan, kami masih menghitung. Kira-kira sepersepuluhnya kalau enggak salah," tuturnya Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pelaksanaan uji coba pembatasan disiapkan secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas perekonomian secara makro.

"Enggak, (subsidi BBM) enggak diperketat. Cuman akan dipastikan nanti, yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin akan coba nanti berapa bulan ke depan yang desil 10 kita batasin dulu," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pemerintah menegaskan alokasi subsidi energi pada APBN 2026 sendiri dipatok sebesar Rp210,1 triliun dari total anggaran subsidi sebesar Rp318,9 triliun. Jika ditambahkan dengan kompensasi, nilai belanja ketahanan energi menembus Rp381,3 triliun.

"Nanti ada penghematan (anggaran) tapi kita masih hitung. Kira-kira ya sepersepuluhnya kalau saya enggak salah. Ambil flat-nya sepersepuluh," katanya Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memungkas pembahasan teknis pembatasan Pertalite untuk desil 9 dan 10. Sebelum aturan baru diterbitkan, distribusi Pertalite tetap mengacu pada ketentuan pembatasan harian yang berlaku saat ini.

"Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Aturan penyaluran yang berjalan saat ini membatasi pembelian Pertalite maksimal 200 liter per hari untuk bus dan truk, serta 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat.

"Pembatasan Pertalite masih di dalam pembahasan, ya," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Pemerintah mengimbau masyarakat dari kalangan mampu untuk secara kesadaran beralih menggunakan BBM non-subsidi agar alokasi APBN dapat tersalurkan tepat sasaran.

"Yang sudah kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan mengambil hak rakyat, lah. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Plt. Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto menyatakan bahwa pembahasan awal mengenai pembatasan Pertalite telah dilakukan oleh Menkeu dan Menteri ESDM.

"Jadi kalau rekan-rekan media ada di Kemenkeu pada saat pertemuan dengan doorstop atau pertemuan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan, kan disebutkan bahwa akan melakukan beberapa hal terkait dengan pengendalian subsidi termasuk salah satunya yang Pertalite itu," beber Ferry Ardiyanto, Plt. Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.

Langkah pengendalian tersebut menjadi landasan utama pemerintah dalam memangkas volume BBM bersubsidi dalam penyusunan anggaran negara mendatang.

"Nah, ini mungkin salah satu dasar mengapa subsidi jenis BBM tertentu akan berkurang di tahun 2027," tuturnya Ferry Ardiyanto, Plt. Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.