Pemerintah Kaji Pembatasan Pertalite Kelompok Desil 9 dan 10

Pemerintah tengah mengkaji skema pembatasan penyaluran BBM jenis Pertalite khusus untuk kelompok masyarakat mampu yang masuk dalam kategori desil 9 dan 10. Kebijakan ini disiapkan untuk memastikan alokasi subsidi energi dinikmati oleh masyarakat yang berhak, seperti dilansir dari Detik Finance.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan pada Rabu (19/8/2026) di Jakarta bahwa regulasi pembelian Pertalite saat ini masih menerapkan mekanisme lama selama proses evaluasi berjalan. Saat ini, pembatasan kuota harian masih diberlakukan sebesar 200 liter per hari untuk kendaraan bus dan truk, serta 50 liter per hari untuk kendaraan pribadi.

Penegasan mengenai proses pengkajian kebijakan penyaluran BBM bersubsidi tersebut disampaikan langsung oleh pihak Kementerian ESDM dalam acara Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition.

"Pembatasan Pertalite, sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Sekarang masih kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Langkah penataan distribusi ini diambil untuk menghentikan pengalokasian anggaran subsidi negara kepada golongan masyarakat kelas atas yang tergolong mampu secara ekonomi.

"Tapi gini loh, masih, kita kan kalau Desil 9, 10 itu kan seperti saya, seperti Pak Ketua Asosiasi. Masa kita mau pakai subsidi? Ya sudahlah, yang kaya-kaya, yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Rencana pembatasan penyaluran BBM ini sebelumnya telah dibahas dalam pertemuan bilateral antara Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM di Jakarta pada Selasa (11/8/2026).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi pembahasan mengenai skema pengurangan subsidi bagi konsumen tingkat atas tersebut.

"Jadi tadi kita bahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalilte untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pemerintah memproyeksikan tahapan implementasi awal pembatasan penyaluran BBM subsidi ini dapat direalisasikan sebelum pergantian tahun.

"Masih didiskusikan-masih didiskusikan. Sebelum tahun depan mungkin kita implementasikan," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.