Pemerintah Luncurkan Perlinsos Digital Oktober 2026 dan Mulai Cairkan Bansos 2027

Pemerintah berencana meluncurkan sistem perlindungan sosial (perlinsos) berbasis digital secara nasional pada Oktober 2026 sebagai upaya memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial (bansos) bagi 50 juta warga miskin.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sistem tersebut masih dalam tahap penyempurnaan dan ditargetkan rollout pada minggu ketiga Oktober 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Kami sudah rancang pada bulan Oktober, minggu ketiga kami akan bisa roll out. Saya berharap pada waktu Presiden roll out bulan Oktober hampir tidak ada masalah yang serius," ujar Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (10/9/2026).

Perlinsos digital telah dikembangkan selama sekitar satu tahun dan menjalani uji coba awal di Banyuwangi, Jawa Timur. Hingga kini, pendataan melalui sistem ini menjangkau 215 kabupaten/kota dan pemerintah masih menertibkan data sebelum peluncuran nasional.

Luhut menjelaskan sistem ini bertujuan mengatasi kesalahan pendataan penerima bansos, di mana selama ini banyak masyarakat berhak yang belum masuk daftar penerima. "Masyarakat termiskin yang 50 (juta) itu sudah pasti akan diberikan," katanya.

Setelah pendataan selesai, sistem akan diintegrasikan dengan rekening bank penerima. Uji coba penyaluran bansos secara digital melalui rekening ditargetkan mulai kuartal I 2027 untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan tertib.

"Pendistribusian kami uji coba nanti pada kuartal I tahun depan. Jadi, tahun ini kami menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib. Karena selama ini banyak sekali, 50 persen, itu off target sebenarnya," jelas Luhut.

Pemerintah juga mengkaji mekanisme lain seperti pemberian kupon bansos yang dapat digunakan untuk kebutuhan dasar seperti membayar listrik, membeli beras, dan bensin guna mencegah penyelewengan dana bansos.

"Kami masih berpikir apakah nanti diberikan kupon sehingga tidak boleh judi online. Jadi hanya mungkin bayar listrik, beras, bensin, segala macam," ujar Luhut.

Menurut Luhut, mekanisme kupon ini diharapkan menciptakan sistem penyaluran yang lebih transparan, adil, dan mengurangi potensi korupsi serta mengurangi interaksi langsung antara petugas dan penerima bansos.