Pemerintah Pusat Salurkan Dana untuk Tutupi Gaji ASN Daerah 2026

Pada awal Agustus 2026, pemerintah pusat menyalurkan dana sekitar Rp 18,9 triliun untuk membantu pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) di 546 daerah yang mengalami defisit anggaran. Penyaluran dana tersebut terdiri dari Rp 10,08 triliun untuk Dana Bagi Hasil (DBH) dan Rp 8,859 triliun tambahan Dana Alokasi Umum (DAU), yang mulai dicairkan sejak 6 Agustus 2026, menurut Kementerian Dalam Negeri. Situasi ini menunjukkan bahwa APBD banyak daerah kini lebih banyak digunakan untuk menutup kebutuhan penggajian pegawai dibandingkan membiayai pembangunan infrastruktur atau pelayanan publik lainnya.

Misalnya, Kota Cimahi harus merasionalisasi biaya operasional hingga 70 persen akibat pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sekitar Rp 230 miliar, sehingga meskipun gaji ASN aman dibayar selama 12 bulan, TPP hanya tersedia 11 bulan.

"Pegawai tetap datang ke kantor, tetapi biaya agar kantor bekerja dipangkas," kata sumber terkait, menggambarkan kondisi di mana belanja pegawai menggerus anggaran operasional lainnya. Sementara itu, di Sulawesi Barat, sebelum mendapat tambahan dana pusat, gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hanya teranggarkan 10 bulan dan TPP tujuh bulan.

Setelah mendapat tambahan Rp 70 miliar, gaji PPPK dapat dibayar selama 12 bulan termasuk gaji ke-13, dan TPP diperpanjang menjadi 12 bulan. Hal ini memperlihatkan bahwa dana pusat seringkali digunakan untuk menutup defisit penggajian, bukan untuk pembangunan baru.

Menurut analisis Kementerian Dalam Negeri, masalah muncul karena struktur kewajiban belanja pegawai meningkat lebih cepat daripada kapasitas fiskal daerah. Hal ini mengakibatkan otonomi daerah menjadi ilusi ketika daerah masih sangat bergantung pada transfer pusat untuk menutup kebutuhan dasar seperti gaji pegawai. "Jika setiap kekurangan selalu diselamatkan, disiplin fiskal justru berubah menjadi moral hazard," kata pejabat kementerian terkait, mengingatkan perlunya koreksi struktural dalam pengelolaan anggaran daerah.

Kementerian Dalam Negeri juga menemukan beberapa daerah yang mengaku kesulitan membayar pegawai, namun masih memiliki ruang dalam belanja nonprioritas.

Solusi yang diusulkan meliputi penyesuaian gaji dengan kapasitas fiskal jangka panjang, penggunaan TPP sebagai instrumen kinerja, serta proyeksi pembiayaan multiyears untuk penambahan pegawai baru. APBD harus difokuskan untuk menjamin pelayanan publik, bukan hanya untuk menjaga kelangsungan mesin birokrasi agar tetap berjalan.