Pemerintah Rencanakan Pembatasan Pembelian Pertalite Bagi Desil 10

Pemerintah merencanakan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite bagi masyarakat kelompok desil 10 dalam beberapa bulan ke depan di Jakarta, Kamis (20/8/2026), sebagai langkah efisiensi dan optimalisasi subsidi BBM agar lebih tepat sasaran, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa penerapan aturan ini dilakukan secara bertahap dan tidak langsung menyasar seluruh kelompok masyarakat mampu.

"Nggak diperketat. Cuma akan dipastikan nanti yang saya tahu ya, supaya tepat sasaran. Mungkin kita akan coba nanti berapa bulan ke depan, yang Desil 10, kita batasin dulu," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Langkah efisiensi penyiapan anggaran tersebut diproyeksikan dapat menekan pengeluaran negara untuk bantuan subsidi BBM secara terukur.

"Nanti ada penghematan, kita masih menghitung. Kira-kira sepersepuluhnya kalau nggak salah," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Sementara itu, regulasi terkait pembatasan akses BBM bersubsidi ini masih terus dimatangkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama pihak terkait.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa selama kajian teknis belum selesai, skema distribusi Pertalite tetap berjalan normal, di mana kuota kendaraan biasa dipatok 50 liter per hari dan moda transportasi publik seperti bus serta truk mendapatkan hingga 200 liter per hari.

"Pembatasan Pertalite, sekarang kan kita masih dalam kajian, lagi dikaji. Sekarang masih kalau sampai dengan keputusan kajian belum ada, masih seperti sekarang ini," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.

Pemerintah menilai masyarakat kategori desil 9 dan 10 tergolong kelompok ekonomi mampu sehingga alokasi bantuan subsidi BBM semestinya dialihkan penuh kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Tapi gini loh, masih, kita kan kalau Desil 9, 10 itu kan seperti saya, seperti Pak Ketua Asosiasi. Masa kita mau pakai subsidi? Ya sudahlah, yang kaya-kaya,yang sudah mampu itu jangan ngambil hak rakyat lah, kira-kira begitu. Subsidi itu ya untuk saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.