Pemerintah Respons Unjuk Rasa Mahasiswa Terkait Tuntutan Ekonomi

Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia dan Partai Solidaritas Indonesia merespons aksi unjuk rasa mahasiswa di sejumlah wilayah yang menuntut perbaikan kondisi ekonomi serta penghentian program Makan Bergizi Gratis pada Juni 2026.

Gelombang aksi demonstrasi ini diwarnai laporan penahanan kendaraan rombongan mahasiswa oleh aparat kepolisian di kawasan Semanggi dan Tosari saat hendak menuju Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat pada Jumat (12/6/2026). Massa yang mayoritas berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia akhirnya melakukan long march dari depan kompleks parlemen.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Qodari, membantah adanya tindakan pencegatan oleh aparat kepolisian terhadap para mahasiswa. Penyesuaian arus di lapangan disebut murni untuk mengelola kelancaran lalu lintas bagi pengguna jalan lain di area publik tersebut.

"Saya kira bukan pencegatan ya, tetapi lebih kepada penayaan lalu lintas bagaimana agar kegiatan-kegiatan masyarakat bisa tetap berjalan," ujar Qodari.

Pemerintah menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan hak antara penyampai aspirasi dan masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi serta perkantoran. Evaluasi rute perjalanan juga dilakukan untuk memastikan semua sektor tetap berfungsi optimal.

"Jadi, di satu sisi, mahasiswa dapat menyampaikan aspirasinya, tetapi di sisi yang lain kegiatan perkantoran, kegiatan ekonomi, juga tetap bisa berjalan dengan optimal," sambung Qodari.

Pihak istana menilai tuntutan massa sebagai hal yang wajar dalam koridor demokrasi, namun mengimbau masyarakat untuk melihat capaian efisiensi anggaran yang telah dilakukan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mengklaim telah menghemat belanja negara hingga Rp300 triliun melalui penghentian pos anggaran non-esensial dan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia untuk mengawasi ekspor komoditas.

"Sekali lagi ada aspirasi mahasiswa, tetapi juga ada kegiatan ekonomi, perkantoran, dan kegiatan pendidikan, kegiatan lain-lain yang tentu harus berjalan dengan baik," ucap Qodari.

Penataan ruang publik seperti Bundaran HI ditujukan agar seluruh kelompok masyarakat dapat memanfaatkannya secara adil tanpa mengganggu mobilitas warga kota sehari-hari.

"Bundaran HI adalah ruang publik, yang berhak menggunakan itu adalah semua kelompok masyarakat. Terus terang saya sendiri dari Cempaka Putih ke sini [lokasi diskusi] lihat-lihat rute," katanya lagi.

Tuntutan mahasiswa yang mencakup penurunan harga bahan pokok dan BBM dinilai sejalan dengan program reformasi pemerintahan saat ini. Langkah pencegahan kebocoran APBN diklaim menjadi fokus utama kebijakan ekonomi presiden.

"Tuntutan dari mahasiswa tentu sangat wajar ya sebagai bagian dari proses dan sistem demokrasi. Tentu kita ingin mendengar masukan dan saran dari berbagai macam kelompok masyarakat apalagi mahasiswa," kata Qodari.

Pemerintah berharap para aktivis dapat mendukung kebijakan baru mengenai pengelolaan sumber daya alam satu pintu melalui BUMN khusus.

"Di sisi yang lain, tentunya kita harus bisa memberikan perspektif data dan informasi," lanjutnya.

Manajemen anggaran yang ketat diklaim menjadi bukti nyata bahwa aspirasi publik untuk menghentikan pemborosan sedang diwujudkan oleh kepala negara.

"Yang dilakukan oleh Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan. Pak Prabowo ini adalah figur yang paling depan memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh masyarakat," ungkapnya.

Langkah pengawasan ketat terhadap komoditas strategis nasional disebut sebagai bagian dari agenda besar penataan ulang tata kelola pemerintahan.

"Itu kan ditujukan untuk mencegah kebocoran APBN kita. Justru ini yang seyogianya didukung oleh aktivis mahasiswa," tutur Qodari.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Isyana Bagoes Oka, memberikan tanggapan terpisah di Kantor DPP PSI Jakarta mengenai desakan penghentian program Makan Bergizi Gratis.

"Demo itu kan merupakan salah satu cara untuk menyampaikan aspirasi dan di negara demokrasi ini, upaya-upaya untuk menyalurkan aspirasi tentu saja merupakan upaya yang tidak dilarang, tentu saja dengan tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku," kata Isyana.

Isyana menyatakan bahwa perbaikan dan evaluasi berkala terhadap program pemenuhan gizi tersebut terus berjalan seiring dengan pengangkatan kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional.

"Saat ini berbagai upaya untuk memperbaiki program MBG ini sudah terus dilakukan, termasuk juga sekarang ini juga sudah ada Ketua BGN yang baru, Wakil Ketua BGN yang baru dan berbagai upaya terus dilakukan tentu saja untuk memperbaiki," ucapnya.

Masyarakat diharapkan memberikan waktu bagi struktur baru BGN untuk mengoptimalkan distribusi bantuan gizi bagi anak sekolah, balita, serta ibu hamil demi target jangka panjang nasional.

"Bagaimana agar anak-anak usia sekolah, kemudian Ibu hamil, ibu menyusui, balita dan PAUD bisa mendapatkan gizi yang baik untuk salah satunya adalah upaya pencegahan stunting dan bisa kita sama-sama meraup bonus demografi mencapai Indonesia emas 2045," ungkapnya.