Pemerintah Salurkan Dana Bantuan Gempa Rp 200 Miliar ke Kas Pemda NTT

Pemerintah pusat resmi mengucurkan dana tambahan sebesar Rp 200 miliar untuk penanganan bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur pada Senin (24/8/2026). Dilansir dari Detik Finance, dana bantuan kemasyarakatan Presiden tersebut dipastikan telah masuk ke kas daerah provinsi dan delapan kabupaten penerima.

Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menyampaikan konfirmasi penerimaan anggaran tersebut secara langsung dalam rapat koordinasi penanganan bencana bersama Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (26/8/2026). Rincian alokasi mencakup Rp 40 miliar untuk Rekening Kas Umum Daerah Provinsi NTT dan masing-masing Rp 20 miliar untuk delapan kabupaten di Pulau Flores.

"Kami terima kasih, Bapak Presiden, sudah mendapatkan bantuan. Semua kabupaten di Pulau Flores ini mendapatkan Rp 20 miliar, dan provinsi dapat Rp 40 miliar. Itu sangat membantu kami untuk mengerahkan pengungsi," ujar Emanuel.

Pemerintah daerah juga memanfaatkan logistik lokal dengan mewajibkan toko dan kios menyediakan kebutuhan warga yang terdampak, di mana seluruh biaya akan ditanggung oleh pemerintah daerah.

"Kemarin setelah saya juga bicara dengan Pak Kepala BNPB, salah satu juga yang kami kemarin gunakan adalah menggunakan instrumen masyarakat. Waktu itu kita bilang pokoknya semua toko-kios silakan memberikan dukungan bagi masyarakat, nanti provinsi bayar atau pemerintah bayar," kata Emanuel.

Kebijakan tersebut diambil guna memastikan ketersediaan kebutuhan dasar seluruh warga pengungsi selama masa penanganan darurat berlangsung.

"Karena pokoknya jangan sampai ada yang tidak bisa makan atau minum atau tidak punya selimut ataupun matras pada saat bencana itu. Dan kita minta semua toko, semua kios juga membantu," lanjut Emanuel.

Delapan wilayah kabupaten yang menerima kucuran dana masing-masing Rp 20 miliar meliputi Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ende, Ngada, Nagekeo, Sikka, dan Flores Timur. Khusus Pemkab Flores Timur, dana bantuan dialokasikan untuk penanganan dampak erupsi Gunung Lewotobi.

Guna memastikan akuntabilitas penyaluran anggaran di lapangan, Kementerian Dalam Negeri menurunkan tim pengawas khusus ke wilayah NTT.

"Dan kami mohon izin mengirimkan 4 tim Pak dari Itjen untuk meyakinkan bahwa uang itu betul-betul digunakan. Jangan sampai seperti di Aceh, Pak, itu ada yang nggak dipakai oleh mereka. Ini kami yakinkan bahwa betul-betul digunakan untuk sampai yang di pelosok-pelosok itu tadi Pak," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.