Pemerintah Siapkan 3,49 Juta Lapangan Kerja dengan Program Vokasi dan Magang

Pemerintah menyiapkan strategi membuka 3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027, dengan fokus pada penyiapan sumber daya manusia yang sesuai kebutuhan industri, kata Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Kementerian Ketenagakerjaan mengembangkan program magang nasional dan vokasi untuk lulusan perguruan tinggi hingga SMA-SMK guna memperbesar peluang masuk dunia kerja.

"Kan kita tadi ada pemagangan, ada vokasi, bagaimana kita terus berusaha mendekatkan industri, dengan pelatihan pemagangan. Jadi, dalam bab penyiapan tenaga kerja, itulah dua besar yang kita lakukan," ujar Yassierli di kompleks DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/9/2026).

Kemnaker juga menjalin kerja sama lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, untuk menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai.

"Selain tentu kita terus ada MoU dengan Disdakmen, Kemendikti Saintek, kita ingin kolaborasi terkait dengan penyiapan tenaga kerja," tambah Yassierli.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Kemenaker Anwar Sanusi menekankan pentingnya mendorong formalisasi sektor kerja yang masih didominasi pasar informal.

Pemerintah memprioritaskan sektor hilirisasi yang berpotensi membuka lapangan kerja baru, serta sektor jasa dan pertanian yang memiliki prospek pertumbuhan kuat.

"Sebetulnya ada juga sektor yang ada tumbuh bagus, namun minat terlalu rendah, adalah sektor pertanian. Sektor pertanian itu sebenarnya growing dan menurut saya dengan adanya program nasional, seperti program MBG, ini memberikan stimulan bagaimana sektor pertanian juga menjadi penyangga," kata Anwar.

Selain itu, dalam asumsi makro RAPBN 2027, pemerintah menargetkan penciptaan 2,57 hingga 3,49 juta lapangan kerja baru dengan pertumbuhan ekonomi 6 persen dan defisit APBN 2,4 persen, sebagaimana disepakati dalam rapat Komisi XI DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia.

Ketua Komisi XI DPR RI M. Misbakhun menyatakan asumsi ini sudah mempertimbangkan kondisi perekonomian global dan domestik serta efektivitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk menjaga stabilitas dan mendorong aktivitas ekonomi.

"Selain itu penetapan asumsi tersebut telah mempertimbangkan efektivitas bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong aktivitas ekonomi," ujar Misbakhun.

Menaker Yassierli juga menyoroti tantangan mismatch antara kemampuan angkatan kerja dan kebutuhan industri yang cepat berubah, terutama karena disrupsi kecerdasan buatan dan otomasi.

"Kalau mismatch itu kan tantangan yang sudah lama, jadi tidak hanya di Indonesia, hampir di semua negara. Apalagi ketika di industri sendiri selalu terjadi perubahan terkait proses mereka, disrupsi AI, otomasi dan seterusnya. Jadi, memang di satu sisi tuntutan dari industri terkait dengan kebutuhan skill, pekerja itu semakin cepat berubah," kata Yassierli.

Untuk mengatasi itu, pemerintah meluncurkan program pemagangan nasional untuk 150 ribu lulusan perguruan tinggi dan pelatihan vokasi nasional untuk 270 ribu lulusan SMA dan SMK agar peserta dapat meningkatkan kompetensi dan pengalaman kerja.

"Targetnya besar, walaupun belum menjawab jumlah total semua angkatan kerja yang baru. Jadi kalau pemagangan 150 ribu, vokasi 270 ribu, itulah yang sekarang bagaimana negara hadir. Kita ingin yang lulus SMK bisa meningkatkan kompetensi, lulusan perguruan tinggi mendapatkan pengalaman di tempat kerja," ujar Yassierli.

Evaluasi sementara menunjukkan perkembangan positif, dan pemerintah berkomitmen membenahi program agar peluang penyerapan tenaga kerja di industri semakin besar.