Pemerintah Siapkan Rp 31 Triliun Angkat Guru PPPK Paruh Waktu

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 31 triliun untuk mengalihkan status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu pada 2027. Kepastian pengalihan status pegawaian guru di lingkungan pemerintah pusat tersebut disampaikan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8/2026), sebagaimana dilansir dari Detikcom.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa alokasi dana untuk perubahan status ketenagakerjaan tersebut telah disediakan oleh pemerintah pusat.

"Untuk PPPK yang paruh waktu menjadi penuh waktu pemerintah pusat, itu anggarannya sekitar Rp 31 triliun, kita sudah siapkan," kata Purbaya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8/2026), dikutip dari detikfinance.

Pemerintah memastikan kebijakan ini tidak membahayakan kondisi fiskal negara pada tahun depan karena dilakukan melalui mekanisme relokasi anggaran. Pengangkatan tenaga pendidik paruh waktu menjadi penuh waktu ini dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga tiga tahun ke depan.

"Jadi itu kita harapkan memberi kepastian kepada para guru pekerja PPPK. Jadi nggak usah khawatir lagi ke depan," jelas Purbaya.

Kebijakan penataan status kepegawaian ini mencakup para guru yang mengajar di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag). Melalui skema baru ini, seluruh status guru akan dialihkan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat.

Selain pengangkatan status penuh waktu pada 2027, pemerintah membuka kesempatan bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi PNS secara bertahap melalui seleksi tes. Rekrutmen guru juga bakal dibuka menggunakan formasi tahun ini dengan proses seleksi yang dimulai secara bertahap pada 2027.

"Pemerintah bersama DPR terus mengusahakan penataan status kepegawaian guru PPPK agar lebih memberikan kepastian dan mendukung keberlanjutan layanan pendidikan," kata Atip dalam unggahan Instagram resminya, dikutip Kamis (20/8/2026).