Pemerintah Siapkan Anggaran Rp3 Triliun Insentif Motor Listrik

Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp3 triliun untuk mendanai program insentif pembelian sepeda motor listrik produksi dalam negeri. Kebijakan ini menetapkan besaran bantuan sebesar Rp3 juta per unit dengan target penyaluran hingga satu juta unit kendaraan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa alokasi dana tersebut disesuaikan dari rencana awal yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp5 triliun. Penyesuaian anggaran dilakukan lantaran pemerintah memperkirakan target penyaluran satu juta unit tidak akan habis terealisasi hingga akhir tahun 2026.

"Oh iya, itu programnya. Sama. Jadi satu juta itu pasti enggak habis tahun ini kalau kita lihat," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Kapasitas produksi industri sepeda motor listrik domestik yang masih terbatas menjadi penyebab utama tidak tercapainya target. Banyak pabrikan nasional yang saat ini hanya memiliki kapasitas produksi sekitar 20.000 unit per tahun.

"Itu masih kita lihat apakah daya serapnya cukup tahun ini untuk menyerap semua uang itu. Kayaknya sih enggak. Kapasitas produksi sepeda motor nasional belum sampai satu juta. Ada yang cuma 20.000 (per pabrik per tahun)," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Kementerian Keuangan mengalkulasikan realisasi penjualan sepeda motor listrik yang memanfaatkan fasilitas bantuan ini diperkirakan hanya menyerap sekitar 100.000 unit hingga penghujung tahun.

"Saya pikir paling (optimal serapan insentif) 100.000 (unit) sampai akhir tahun," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pernyataan tersebut mendapat respons dari Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli). Pihak asosiasi menilai penurunan besaran insentif dari sebelumnya Rp5 juta menjadi Rp3 juta bakal memengaruhi tingkat keterjangkauan harga di tingkat konsumen.

"Bagi kami, (kebijakan) itu adalah satu kepastian. Ada Rp 3 juta, kapan? Kalau diumumkan, kami tinggal mengikuti kapan mulai dijalankan," ujar Riniwaty Sinaga, PR & Event Executive Aismoli.

Asosiasi memberikan penekanan terkait waktu pelaksanaan program insentif. Implementasi kebijakan yang terlambat dikhawatirkan mengganggu efektivitas serapan akibat kerumitan administrasi pelaksanaan mata anggaran tahun berjalan.

"Kalau September (2026) baru dijalankan, rasanya tidak efektif. Karena proses bantuan pembelian itu ada administrasi yang harus dilakukan di awal ataupun di akhir dengan mata anggaran tahun ini juga untuk penyelesaiannya," kata Riniwaty Sinaga, PR & Event Executive Aismoli.

Kepastian regulasi dinilai sebagai elemen penting untuk mendorong keberanian pelaku usaha dalam berinvestasi di sektor riset, pengembangan produk, dan penguatan rantai pasok lokal. Aismoli juga mengharapkan skema bantuan tidak diberikan secara eksklusif kepada merek tertentu, melainkan berbasis kriteria terukur seperti Tingkat Component Dalam Negeri (TKDN).

"Yang paling penting bagi kami adalah kepastian kebijakan. Kepastian kebijakan inilah yang membuat investasi yang dilakukan industri itu bisa konsisten," katanya Riniwaty Sinaga, PR & Event Executive Aismoli.

Pengembangan industri sepeda motor listrik diarahkan untuk membangun platform dan ekosistem kendaraan listrik secara menyeluruh di tanah air.

"Peluang motor listrik nasional itu bukan bicara merek, tipe, atau satu pabrik, tetapi bicara platform dan ekosistem. Ini yang kami tunggu," kata Riniwaty Sinaga, PR & Event Executive Aismoli.

Data Kementerian Perindustrian mencatat populasi kendaraan listrik roda dua dan tiga di Indonesia telah mencapai 242.909 unit hingga April 2026. Angka tersebut terus didorong melalui peluncuran Motor Listrik Nasional (Molinas), seperti PT Electra Mobilitas Indonesia (Alva) yang siap memproduksi 20.000 unit tahun ini.

Untuk mempercepat penguatan ekosistem, BPI Danantara Indonesia merangkul penyedia layanan transportasi daring seperti Gojek dan Grab serta perusahaan logistik. Langkah ini diambil untuk memetakan potensi pasar pengemudi ojek online yang dinilai mampu menekan biaya operasional harian hingga Rp20.000 setelah beralih ke motor listrik.

"That's a lot of money buat teman-teman itu," kata Ardy Muawin, Managing Director Industrialization Danantara Indonesia.

Upaya mengatasi hambatan akses kredit akibat skema BI Checking bagi pengemudi ojek online turut dikaji. Danantara menggandeng Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk menyusun struktur pembiayaan yang lebih terjangkau dan adaptif.

"Credit risk-nya bisa kita turunkan, sehingga harapannya cost of money bisa rendah, sehingga kita akan men-stimulate demand dari sisi teman-teman konsumen," ujar Ardy Muawin, Managing Director Industrialization Danantara Indonesia.

Selain itu, skema tukar tambah (trade-in) kendaraan bensin ke motor listrik juga dipersiapkan oleh pemerintah. Opsi ini dirancang untuk menarik kendaraan konvensional dari jalanan agar tidak kembali beredar di pasar bekas, sehingga efektif mengurangi beban subsidi BBM nasional.

"Ya memang kan tadi Presiden menyampaikan menyangkut masalah besarnya biaya subsidi BBM yang amat banyak dialokasikan. Nah artinya untuk mengurangi subsidi BBM itu berarti kan ada disampaikan juga oleh Pak Presiden tadi menyangkut masalah ya tukar tambah atau trade-in," ujar Budi, Pengusaha.

Mekanisme penentuan nilai jual kendaraan lama akan menjadi pengurang harga beli unit motor listrik baru bagi masyarakat.

"Jadi artinya motor yang lama itu mungkin dihargai berapa, kemudian harga motor lama itu diberikan untuk motor listrik," kata Budi, Pengusaha.

Pemerintah menekankan bahwa unit motor bensin hasil tukar tambah akan langsung dihancurkan (scrapping) agar program pengurangan subsidi berjalan optimal.

"Tapi motor lamanya itu tidak dijual lagi, mungkin langsung di-scrapping gitu, tidak boleh digunakan lagi gitu karena memang kan intinya untuk mengganti motor lama dengan motor yang baru untuk supaya nanti ada pengurangan subsidi BBM," ujar Budi, Pengusaha.

Skema penukaran kendaraan ini melengkapi opsi yang ditawarkan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pemilik sepeda motor bensin untuk beralih ke kendaraan listrik.

"Tapi tenang aja kita ada skema-skema nanti yang sudah terlanjur punya motor bensin kita pikirkan gimana kita bisa tukar tambah. Kau setor motor yang lama, dapat motor baru, ya tambah dikitlah ya kan," sebut Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.