Pemerintah Siapkan Skema Insentif Satu Juta Motor Listrik Nasional

Presiden Prabowo Subianto meresmikan program pengembangan motor listrik nasional dan mengumumkan rencana pemberian insentif untuk satu juta unit kendaraan roda dua berbasis baterai produksi dalam negeri di fasilitas produksi PT Ilectra Motor Group, Cikarang, Jawa Barat, Kamis (13/8/2026).

Kebijakan tersebut dirancang untuk menurunkan biaya kendaraan bagi masyarakat, mengurangi konsumsi bahan bakar minyak impor, serta memacu pertumbuhan rantai pasok industri otomotif nasional dari baterai hingga layanan purnajual.

Pemerintah menargetkan sebanyak 75 ribu unit motor listrik nasional dapat diproduksi pada tahun ini, dengan beberapa merek lokal seperti Alva, Gesits, dan Cakra NX1 yang diperkenalkan ke publik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah sedang mematangkan skema serta alokasi anggaran insentif yang disesuaikan dengan ekosistem kendaraan listrik, terutama kesiapan komponen baterai.

"Untuk produknya, salah satunya Alva, salah duanya Gesits," kata Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pemerintah juga merancang skema uang muka atau down payment 0 persen beserta cicilan murah untuk mempercepat adopsi kendaraan ramah lingkungan tersebut oleh masyarakat luas.

Menanggapi rencana pembiayaan tersebut, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia menilai penataan ekosistem yang melibat seluruh pemangku kepentingan menjadi syarat mutlak sebelum program dijalankan.

"Kalau kita bicara, apapun bentuk daripada program, ini kan basis program, tentu harus duduk dulu nih secara ekosistem seperti apa programnya. Kan baru cuma DP nol yang didengar, bunga murah dan segalanya," kata Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia.

Ia menekankan perlunya kejelasan struktur kerja sama serta kalkulasi risiko pembiayaan antara lembaga keuangan, agen pemegang merek, dan dealer agar penyaluran kredit tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

"Keuangan kan bukan pembiayaan doang, ada yang lain-lain. Apakah yang lain-lain diajak ikut? Apakah hanya pembiayaan nanti?

Pembiayaan dengan siapa? Dengan ATPM-nya kah atau dengan dealernya? Membangun satu ekosistem program DP nol," ujar Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia.

Pihak industri pembiayaan menyambut positif langkah pemerintah dalam mendorong penggunaan energi bersih guna mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

"Jadi kita sambut positif apa yang disampaikan pemerintah bahwa untuk mendorong apa namanya, ini lebih bersih, hijau. Kan listrik itu kan membuat jadi kita tidak banyak menggunakan bahan-bahan bakar minyak," kata Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia.

Suwandi menambahkan bahwa keberhasilan program akan sangat bergantung pada besaran subsidi bunga dan skema pembagian beban pembiayaan yang disepakati bersama.

"Jadi nanti dari ATPM-nya atau dari dealer motor listriknya akan menghubungi masing-masing pelaku usaha, bukan asosiasi. Jadi masing-masing pelaku usaha nanti dilihat nih pelaku usaha mana yang punya ketertarikan, punya kemampuan dari sisi pendanaannya," tutur Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia.

Pelaku industri kini menunggu regulasi teknis mendetail dari pemerintah agar program pembiayaan dapat segera diimplementasikan secara efisien di pasar.

"Ya kembali arahannya kita sambut positif tapi kembali lagi harus duduk bersama antara seluruh stakeholder, baik pelaku usaha pembiayaan, baik dengan siapa namanya si ATPM atau dealernya menggagas dan menggarap program yang tepat," ujar Suwandi Wiratno, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia.

Di sisi lain, pengamat transportasi mengingatkan bahwa intervensi insentif pemerintah merupakan instrumen penting untuk memicu migrasi kendaraan serta melindungi industri dalam negeri selama masa transisi.

"Program Molinas memiliki potensi sangat besar untuk memperkuat industri dalam negeri sekaligus mengacak-acak peta persaingan pasar roda dua di Indonesia. Namun, keberhasilannya bergantung pada bagaimana pemerintah dan pelaku industri mengelola sejumlah variabel kunci," kata Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia.

Penguatan industri lokal dinilai mampu menggeser dominasi pabrikan konvensional, sekaligus membangun kemandirian teknologi nasional tanpa terus-menerus bergantung pada subsidi.

"Insentif pemerintah adalah intervensi wajib dalam fase transisi ini. Insentif tidak hanya berfungsi menurunkan harga agar terjangkau oleh daya beli masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen proteksi terarah agar industri kendaraan listrik nasional dapat tumbuh, membangun kemandirian teknologi, dan pada akhirnya mampu berdiri mandiri tanpa bergantung pada subsidi di masa depan," kata Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia.

Namun, Djoko mengingatkan agar distribusi kendaraan listrik diperluas ke wilayah perdesaan dan daerah penghasil mineral di luar Jawa, serta tidak berfokus di kawasan perkotaan guna mencegah penambahan volume kemacetan lalu lintas.

"Pada dasarnya, motor listrik nasional sekadar mengalihkan sumber emisi dari bahan bakar fosil ke energi listrik, tanpa mengurangi volume kemacetan di perkotaan. Solusi utama untuk mengurai kemacetan tetap bertumpu pada penguatan dan elektrifikasi transportasi umum massal," kata Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegjapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia.