Pemerintah Siapkan Program Rekening Otomatis Berbasis NIK dan APBN

Pemerintah Republik Indonesia tengah merumuskan skema pembukaan rekening perbankan secara otomatis berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi warga negara yang telah menginjak usia 17 tahun. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang untuk mendorong inklusi keuangan nasional sekaligus menyalurkan bantuan sosial secara langsung.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklarifikasi bahwa program ini diprioritaskan bagi penduduk berusia 17 tahun saat penerbitan KTP, namun juga ditujukan untuk mengonsolidasi program bagi warga yang sudah memiliki rekening. Pemerintah menugaskan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) untuk cakupan nasional dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) khusus wilayah Aceh.

Setiap rekening baru akan mendapatkan alokasi saldo awal sebesar Rp50.000 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak boleh tergerus potongan biaya administrasi. Estimasi total anggaran program mencapai Rp11 triliun dengan asumsi target penerima mencapai 200 juta penduduk.

Airlangga Hartarto menyampaikan arahan Presiden terkait penugasan dua bank BUMN tersebut dalam rapat di Istana Kepresidenan.

"Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Penetapan integrasi data kependudukan tersebut disampaikan lebih lanjut oleh Airlangga dalam forum akademisi.

"Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran," kata Airlangga Hartarto.

Proses pemadanan data akan melibatkan sistem Bank Indonesia untuk mendukung pembayaran nasional berbasis QRIS dan memperkuat jaringan usaha mikro.

"Nah, ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusi keuangan kita bisa mencapai seoptimal, mungkin lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah, tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut," jelas Airlangga Hartarto.

Dipilihnya BSI untuk wilayah Aceh didasari oleh dominasi ekosistem keuangan syariah di kawasan tersebut.

"Ya pertama, salah satu provinsi kita di Aceh kan yang bergerak itu perbankannya syariah," lanjut Airlangga Hartarto.

Integrasi rekening ini diharapkan memberi dampak riil terhadap efisiensi bantuan sosial dan sektor riil.

"Jadi, diharapkan kalau dengan demikian ini akan mendorong UMKM dan juga perekonomian syariah. Kemudian, berikutnya juga bansos disalurkan melalui rekening yang satu tersebut. Jadi dengan demikian betul-betul bisa berjalan dari rekening perbankan atau dari Menteri Keuangan bisa langsung ke rekening individu masing-masing," tutur Airlangga Hartarto.

Mengenai kepastian saldo awal, Airlangga menegaskan perlindungan bagi pemegang rekening dari pemotongan biaya.

"Rekening terisi itu tidak boleh dipotong oleh perbankan," lanjut Airlangga Hartarto.

Dari sisi ketersediaan dana APBN, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan posisi anggaran negara siap mendanai program tersebut.

"Kan kita ada cadangan belanja juga. Cadangan belanja kita ada, selalu ada, dan saya lihat masih masuk," kata Purbaya Yudhi Sadewa.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menambahkan bahwa program penyaluran bansos digital lewat rekening ini menyasar sekitar 50 juta masyarakat termiskin desil 1–5. Skema ini menggantikan subsidi barang guna meningkatkan ketepatan sasaran dan meminimalkan risiko penyalahgunaan.

Pihak perbankan menyatakan kesiapan infrastruktur dalam mendukung kebijakan tersebut. Direktur Utama BRI Hery Gunardi menyambut baik skema perluasan akses keuangan formal ini.

"BRI menyambut baik dan siap mendukung arahan Bapak Presiden untuk semakin memperluas kepemilikan rekening masyarakat Indonesia. Bagi kami, ini bukan semata-mata tentang membuka rekening, tetapi bagaimana memastikan semakin banyak masyarakat dapat masuk ke dalam ekosistem keuangan formal serta memperoleh akses terhadap layanan keuangan," ujar Hery Gunardi.

Hery menjelaskan bahwa jaringan kerja BRI yang terbentang hingga pelosok desa akan dioptimalkan secara penuh.

"BRI memiliki pengalaman panjang dalam melayani masyarakat hingga ke segmen ultramikro dan wilayah pelosok. Infrastruktur yang kami miliki, mulai dari jaringan kantor, e-channel, BRILink Agen hingga BRImo, akan terus kami optimalkan sehingga layanan perbankan semakin dekat, mudah, dan relevan bagi seluruh lapisan masyarakat," kata Hery Gunardi.

Sementara itu, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menilai kebijakan ini sebagai peluang meningkatkan penetrasi keuangan syariah.

"Kami juga meyakini bahwa semakin banyak masyarakat yang memiliki rekening bank akan semakin memperkuat inklusi keuangan nasional. Dalam konteks ini, BSI siap melayani sepenuh hati seluruh segmen nasabah hingga pelosok negeri," ujar Anggoro Eko Cahyo.

Data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat jumlah rekening simpanan di Indonesia hingga Juli 2026 telah mencapai 701,5 juta rekening, di mana 98,9 persen di antaranya memiliki saldo di bawah Rp100 juta. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 menunjukkan tingkat inklusi keuangan nasional berada di angka 93,61 persen, sementara tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 69,57 persen.