Pemerintah Turunkan Kuota BBM Subsidi Jadi 20,09 Juta KL Tahun 2027

Pemerintah akan menurunkan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi menjadi 20,09 juta kiloliter pada tahun 2027, jauh berkurang dibandingkan kuota tahun ini yang mencapai 48 juta kiloliter, dilansir dari Detik Finance.

Penurunan kuota ini terkait rencana pengendalian penyaluran subsidi BBM, terutama untuk jenis Pertalite. Hal ini diungkapkan Plt. Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Ferry Ardiyanto di Kantor Bakom, Jakarta Pusat, pada Rabu (19/8/2026).

Ferry menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah melakukan pembicaraan awal mengenai pengendalian subsidi tersebut. "Jadi kalau rekan-rekan media ada di Kemenkeu pada saat pertemuan dengan doorstop atau pertemuan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan, kan disebutkan bahwa akan melakukan beberapa hal terkait dengan pengendalian subsidi termasuk salah satunya yang Pertalite itu," ujar Ferry.

Dia menegaskan, "Nah, ini mungkin salah satu dasar mengapa subsidi jenis BBM tertentu akan berkurang di tahun 2027."

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemerintah mendapat mandat dari DPR untuk memastikan subsidi Pertalite lebih tepat sasaran dan hanya diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Purbaya juga menegaskan harga Pertalite tidak akan naik.

"Yang pertama diluruskan harga nggak naik ya kata Pak Bahlil (Menteri ESDM). Cuman kan waktu di DPR, tahun lalu ya kalau nggak salah di DPR kan saya diperintah untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran," ujar Purbaya saat ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).

Pertamina juga telah melakukan riset teknologi untuk memastikan penyaluran Pertalite tepat sasaran. Purbaya menambahkan bahwa pembatasan pembelian Pertalite akan dilakukan secara bertahap sambil memantau dampaknya terhadap perekonomian.

"Kita akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa sih. Kalau let's say desil 10 saya stop nggak boleh beli Pertalite gimana dampaknya ke ekonominya," kata Purbaya.

Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa langkah pembatasan ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar subsidi BBM benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

Bahlil menilai masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi tidak seharusnya menikmati subsidi pemerintah. "Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujarnya.